KPK Minta Pansel Telisik Harta Kekayaan Capim

safari
KPK Minta Pansel Telisik Harta Kekayaan Capim

Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK Jilid V untuk mempertimbangkan rekam jejak integritas para kandidat lewat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kepatuhan melaporkan harta secara periodik merupakan alat pencegahan terjadinya perilaku koruptif bagi pejabat negara.

Pihak KPK juga meminta pansel menelisik harta kekayaan para capim yang diatasnamakan kepada pihak lain.

"KPK tetap berharap rekam jejak kepatuhan melaporkan harta (LHKPN) menjadi salah satu poin yang paling krusial nantinya dalam menyaring calon-calon yang mendaftar sebagai pimpinan KPK. Jadi rekam jejak tentu saja yang dilihat apa yang dilakukan (mereka di instansi sebelumnya), dan juga bagaimana record mereka terkait dengan aturan-aturan yang ada dari aspek integritas," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Febri mendukung pernyataan Pansel yang menyebut kandidat dari unsur penyelenggara negara yang belum menyerahkan LHKPN telah menandatangani kesediaan untuk melaporkan kekayaannya setelah menjadi pimpinan KPK. Namun, kepatuhan melaporkan harta sebelum terpilih sebagai pimpinan seharusnya menjadi alat ukur Pansel dalam menyeleksi calon pimpinan KPK. Apalagi kepatuhan LHKPN secara periodik telah menjadi alat pencegahan terjadinya perilaku koruptif.

"Kepatuhan saat mereka baru menjabat sebagai penyelenggara negara dan juga kepatuhan pelaporan setiap tahunnya adalah tools pencegahan yang penting yang dilakukan oleh KPK. Jadi bagaimana mungkin kalau calon pimpinannya tidak patuh melaporkan LHKPN sebelumnya ketika menjabat sebagai penyelenggara negara," jelasnya.

Tak hanya LHKPN, sambung Febri, KPK juga meminta Pansel memperhatikan rekam jejak kandidat terkait gratifikasi. Karena integritas seseorang patut dipertanyakan jika masih kompromistis atau tidak tegas menolak gratifikasi.

"Kalau ada pihak-pihak yang kompromistis tersebut saya kira itu berarti memiliki problem dari aspek integritas. Harapannya ini juga diperhatikan sekali oleh Pansel untuk menyaring agar orang-orang bermasalah tidak lolos dan jangan sampai orang-orang yang ingin melemahkan KPK yang justru menjadi pimpinan KPK nantinya," jelasnya.


Ditunggu Masukan Masyarakat

Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK Harkristuti Harkrisnowo memang meminta masukan dan saran dari masyarakat untuk dijadikan sebagai materi seleksi ditahapan wawancara Calon Pimpinan KPK periode 2019-2023. Pansel akan menunggu masukan dari masyarakat tersebut hingga 30 Agustus 2019.

"Masukan-masukan itu akan kami gunakan pada sebelum wawancara. Itu sebabnya masukan dari anda semua (Publik kami tunggu sampai tanggal 30 Agustus," ujar Harkristuti

Bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan bisa disampaikan secara tertulis melalui apel.setneg.gi.id atau melalui email panselkpk2019@setneg.go.id. Masukan juha bisa diantar langaung Sekretarian Panitia di Lantai 2 Gedung 1 Kementerian Sekretariat Negara, Jl Veteran No.18, Jakarta Pusat.

Ia menyebut pihaknya telah menerima 900 surat elektronik atau email dari masyarakat. Ratusan email itu akan dijadikan materi seleksi ditahapan wawancara. Saat ini Pansel Vapim KPK telah  menyelesaikan tahapan seleksi uji kompetensi. Setelah ini sejumlah 104 peserta seleksi capim KPK yang lolos tahap itu akan mengikuti tes psikologi (Psikotest).

#Pansel   #Capim   #KPK