Dapat Back-Up TNI Kivlan Zen Bakal Bebas

Safari
Dapat Back-Up TNI Kivlan Zen Bakal Bebas
Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen tersangka kasus kepemilikan senjata api ilegal dan dugaan makar.

Jakarta, HanTer-- Pengamat hukum Prof Suparji Ahmad meyakini pengajuan penangguhan penahanan terhadap Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen akan dikabulkan setelah mendapat bantuan hukum dari Markas Besar (Mabes) Tentara Nasional Indonesia TNI.

"Sepertinya (penahanan terhadap Kivlan Zen) akan ditangguhkan. Karena itu juga (penangguhan) terjadi kepada tersangkan yang lain," ujar Prof Suparji Ahmad kepada Harian Terbit, Senin (22/7/2019).

Suparji menegaskan, penangguhan penahanan terhadap tersangka bisa dilakukan apalagi ada pihak yang menjamin. Selama ini sudah ada 700 purnawirawan yang siap menjadi penjamin terhadap penangguhan terhadap Kivlan Zen. Apalagi saat ini Mabes TNI juga telah memback up untuk memberikan advokasi terhadap Kivlan Zen yang sebelumnya juga berkarir di TNI.

"Kemungkinan dengan adanya back up dari TNI maka penahanan terhadap Kivlan akan ditangguhkan. Penahanan tersangka bisa ditangguhkan jika ada yang menjamin. Apalagi situasi politik juga sudah kondusif," papar pengamat dari Universitas Al Azhar Jakarta ini.

Suparji menuturkan, kasus hukum yang memjerat Kivlan Zen diperlukan pembuktian secara komprehensif. Sehingga bisa menghilangkan kesan ada rekayasa. Untuk membuktikannya maka melalui pengadilan yang saat ini Kivlan Zen juga tengah mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Saat ini Kivlan Zen tengah mengajukan gugatan praperadilan melawan Polda Metro Jaya atas status tersangkanya ke PN Jakarta Selatan. Kivlan keberatan atas status tersangkanya dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal dan dugaan makar.

Seperti diketahui, Mabes TNI membentuk Tim Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Tim Penasehat Hukum Kivlan Zen. Saat ini Kivlan Zen tengah mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel). Selama proses praperadilan maka Kivlan akan mendapat bantuan hukum dari TNI.

Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi menuturkan, pembentukan Tim Bantuan Hukum untuk Kivlan Zen berdasarkan tindak lanjut dari Tim Penasehat Hukum Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen yang telah mengajukan surat permohonan kepada Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. beberapa waktu lalu.  

“Isi dari surat tersebut mengajukan dua permohonan yaitu permohonan penjaminan penangguhan penahanan dan permohonan bantuan hukum bagi Kivlan Zen,” kata Mayjen TNI Sisriadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Menurut Sisriadi, bantuan hukum tersebut merupakan hak bagi seluruh anggota keluarga besar TNI termasuk Purnawirawan. Bantuan hukum juga diatur dalam Petunjuk Teknis tentang Bantuan Hukum Pidana yang diatur dalam Keputusan Panglima TNI nomor Kep/1447/XII/2018.

"Perlu dipahami bahwa bantuan hukum yang diberikan sifatnya advokasi dan pendampingan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Artinya, bantuan hukum kepadKivlan Zen tidak hanya pada saat Praperadilan saja, namun juga selama proses hukum berlangsung sampai adanya keputusan hukum yang bersifat tetap,” ujarnya.

Sementara itu pengacara Kivlan Zen, Tonin Tachta Singarimbun meminta Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu memberikan jaminan penangguhan penahanan terhadap Kivlan Zen sehingga tidak lagi mendekam di Rutan Polda Metro Jaya.