Koalisi Jokowi Tolak Parpol Pro Prabowo Masuk Kabinet Jilid II

Sammy
 Koalisi Jokowi Tolak Parpol Pro Prabowo Masuk Kabinet Jilid II
Amien Rais didampingi Prabowo dan Sandiaga

Jakarta, HanTer - Pernyataan senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang menginginkan rekonsiliasi Joko Widodo (Jokowi)-Prabowo Subianto berwujud pada pembagian porsi 55-45, menuai kontroversi. Berbagai kalangan menilai, hal itu akan berujung pada penolakan. Bahkan, Presiden Jokowi diminta tak mengakomodir barisan partai politik (parpol) Pro Prabowo.

Politikus PDIP Effendi Simbolon meminta parpol di luar pendukung Jokowi tidak terlalu mengakomodasi kepentingan parpol di luar koalisi. Effendi tak setuju jika oposisi, misalnya Gerindra bergabung dengan partai pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Partai politik itu konsistenlah. Ketika dia berlawanan, berarti kan berbeda visi dia. Wong berbeda kok air dan minyak bisa satu, nggak mungkin. Tetapi semua harus patuh pada negara. Jadi saya kira Pak Jokowi juga nggak usah terlalu mengakomodirlah kepentingan oposisinya, jalan saja," ujar Effendi di Jakarta, Minggu (21/7/2019).

Dikatakannya, rekonsiliasi sudah cukup. Tidak perlu sampai mengakomodir kebutuhan oposisi. "Kami bisa memahami politiknya, tapi bukan kemudian diakomodir dimanjakan gitu kita akhirnya bertanya-tanya ini politiknya apa sih," kata Effendi.

Tidak Konsisten

Hal senada disampaikan Anggota Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq, mengatakan, pihaknya akan menolak, apabila PAN ingin bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf. Menurutnya, sikap politik PAN tidak konsisten ketika berada dalam sebuah koalisi.

Hal itu dapat dilihat ketika PAN masuk dalam koalisi partai pendukung Jokowi pada Pilpres 2014. Namun, pada Pilpres 2019 PAN memilih mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga.

"PKB itu adalah koalisi yang sangat-sangat konsisten, tidak pernah gabung ke sana, masuk tempat menteri, di tengah jalan pindah lagi. Sekarang tiba-tiba mendekat lagi, kayak PAN lah," kata Maman.

Maman mengatakan, setiap partai politik harus membangun moralitas kepartaian serta memiliki integritas dan loyalitas terhadap koalisi yang dinaungi.

Oleh sebab itu, ia menyarankan agar partai-partai yang sejak awal tidak mendukung Jokowi-Ma'ruf sebaiknya tetap berada di luar koalisi pemerintahan.

"Menurut saya ada beberapa partai yang sebaiknya tidak masuk (koalisi pemerintah, red), partai yang tidak jelas, yang cuma merecoki. Daripada nanti mengganggu lebih baik di sana di luar koalisi pemerintah sajalah sebagian," ujarnya.

Kendati begitu, Maman menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih Jokowi, apabila menerima partai-partai tersebut bergabung dengan koalisi pemerintah.

Ajukan Konsep

Menyikapi pernyataan Amien tersebut, pihak partai Gerindra menyatakan pihaknya tak pernah bicara soal porsi kursi menteri. "Kami tidak pernah membahas soal posisi menteri," kata anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Habiburokhman di Jakarta, Minggu (21/7/2019).

Ia menegaskan, partai Gerindra tidak membahas soal porsi kursi menteri yang harus didapatnya dari rekonsiliasi. Melainkan, mengajukan konsep pemerintahan Indonesia yang berkeadilan.

Sehingga, lanjut dia, rekonsiliasi harus dirasakan oleh banyak orang. "Kami ajukan konsep-konsep bagaimana mewujudkan Indonesia Adil Makmur sebagaimana dahulu kami sampaikan di masa kampanye. Kami ingin yang paling merasakan rekonsiliasi ini rakyat, bukan hanya elite," kata Habiburokhman.

Porsi 55-45

Diketahui, Amien bahkan menyatakan makna rekonsiliasi menurut Prabowo sendiri. Makna rekonsiliasi, menurut Prabowo, perlu tecermin dalam porsi 55-45, angka perbandingan raihan suara di Pilpres 2019 antara suara Jokowi-Ma'ruf Amin dan suara Prabowo-Sandiaga Uno.

Sebelumnya, Amien yang merupakan Ketua Dewan Kehormatan PAN itu bicara syarat rekonsiliasi. Amien juga berbicara soal pembagian porsi 55-45.

"Saya bilang kalau mau rekonsiliasi tentukan dulu platformnya (programnya, red), mau diapakan Indonesia ini? Prabowo sudah bicara di mana-mana pentingnya kedaulatan pangan, energi, tanah, air, dan lain-lain. Kalau itu disepakati, misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati berarti rezim ini balik kanan, sudah jalan akalnya," kata Amien Rais dalam sambutan acara 'Muhasabah dan Munajat untuk Negeri' di gedung Dakwah, Jl Kramat Raya, Jakpus, Sabtu (20/7/2019) kemarin.

Sebelumnya, porsi 55-45 itu juga pernah disebut Amien Rais pada 16 Juli 2019 jelang rapat Dewan Pembina Gerindra. Namun Amien Rais menyangsikan pihak Jokowi mau bersepakat soal syarat program Indonesia yang diusung Prabowo Subianto. Bila tak disepakati, menurut Amien Rais, oposisi menjadi pilihan.