Kedudukan Jaksa Agung di Mata Prof. Dr Andi Hamzah SH. Begini kisahnya;

zamzam
Kedudukan Jaksa Agung di Mata Prof. Dr Andi Hamzah SH. Begini kisahnya;

Jakarta, HanTer - Mantan jaksa Prof. Dr Andi Hamzah, SH berkisah terkait figur yang tepat mengisi jabatan Jaksa Agung RI, yang kini mulai diperbincangkan berbagai kalangan.

Menurut Andi Hamzah berdasarkan UUD 1945 sebelum diamendemen Pasal 24 mengatakan :” Kekuasaan Kehakiman dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain kekuasaan kehakiman berdasarkan undang-undang.” Yang dimaksud dengan “dan lain-lain kekuasaan kehakiman berdasarkan undang-undang”, ialah Jaksa Agung pada Mahkamah Agung dan Jaksa Agung Muda pada MAhkamah Agung.

"Ketentuan ini mengikuti ketentuan di Belanda. Jaksa Agung di Belanda disebut Procureur Generaal bij de Hoge Raad," ujar Andi Hamzah dalam keterangan tertulis diterima Harian Terbit, Minggu (21/7/2019).

Andi memaparkan, otak UUD 1945 antara lain Prof.Mr Dr Soepomo sarjana hukum (meester in de rechten) dan doktor ilmu hukum di Leiden Belanda, yang menjabat Menteri Kehakiman RIS 1950. Di bawah kuasa Prof. Soepomo sebagai Menteri Kehakiman, disusunlah Undang-Undang tentang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1950. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung itu mengatakan : “Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua dan Hakim Agung, seorang panitera dan panitera pengganti”.  

Pada Pasal 1 ayat (3) dikatakan, pada Mahkamah Agung seorang Jaksa Agung dan dua orang Jaksa Agung Muda.  Pada tahun 1958 Undang-Undang Mahkamah Agung itu diubah disebut empat orang Jaksa Agung Muda. Kantor Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda di Mahkamah Agung lapangan Banteng Jakarta.

Jaksa Agung pada masa tahun 1950 -an sampai tahun 1960  dijabat oleh Soeprapto yang menjadi idola kejaksaan, yang patungnya ada di depan Kejaksaan Agung sekarang. Ia terkenal karena kejujuran, kesederhanaan dan kebapaan serta ketegasannya yang tidak bisa ditawar.

Pada masa kepemimpinan Soeprapto tidak kedengaran ada jaksa melakukan korupsi apalagi tertangkap tangan. Berlaku pepatah “buah jatuh tidak jauh  dari pohonnya.” Penulis, sudah menjabat jaksa sejak 1 Mei 1954 masa Soeprapto.

Oleh karena Jaksa Agung independen, sambung Andi,  bukan anggota kabinet pensiun sama dengan Ketua Mahkamah Agung, maka Jaksa Agung Soeprapto menangkap tiga orang menteri, yaitu menteri luar negeri, menteri kehakiman dan menteri kemakmuran. Menteri kehakiman zaman itu adalah atasan kejaksaan secara administratif, karena kejaksaan masuk kementerian kehakiman.

Ketika dia dipanggil oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan diminta melepaskan menteri itu, ia menolak dan mengatakan dalam penegakan hukum saya independen, keluar ruangan sambil membanting pintu, menurut penuturan Prof. Oemar Seno Adji yang menjabat Jaksa Agung Muda pada masa itu.   


Menjadi Tidak Independen

Pada tahun 1961, tiba-tiba Presiden Soekarno  menunjuk Goemawan menjadi “menteri Jaksa Agung”, padahal Undang-Undang Mahkamah Agung 1950/1958 masih berlaku masa itu yang Jaksa Agung disebut Jaksa Agung pada Mahkamah Agung, bukan anggota kabinet. Jadi, sejak itu, Jaksa Agung menjadi tidak independen.

Kejaksaan keluar dari Kementerian Kehakiman sejak 22 Juli 1961 yang dirayakan sekarang ini sebagai Hari Bhakti Adhyaksa.  

Jadi, perayaan Hari Bhakti Adhyaksa sekarang ini adalah hari kemandirian kejaksaan terlepas dari kementerian kehakiman. Akan tetapi tragis, pada saat yang bersamaan kehilangan independensinya. Berbeda dengan tahun 1950-1961, kejaksaan tidak mandiri tetapi independen.

Menjadi pertanyaan bagaimana pengangkatan Jaksa Agung sekarang ini. Dulu, zaman Soeprapto, Jaksa Agung adalah dari salah seorang Jaksa Agung Muda atau Hakim Agung karier. Karena persyaratan menjadi Jaksa Agung harus dari magistrat.

Magistrat itu adalah jaksa dan hakim.  Soeprapto sendiri adalah mantan hakim. Jika melihat syarat menjadi jaksa sekarang ini berlaku Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan  yang mengatakan : “Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat diangkat menjadi jaksa, harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa”.   

Jadi, jika ada orang luar menjadi Jaksa Agung, dia bukan jaksa jika tidak pernah mengikuti pendidikan pembentukan jaksa. Dia hanya pemimpin adminstratif kejaksaan , tidak mempunyai sertifikat jaksa, karena tidak  memiliki ijazah pendidikan pembentukan jaksa. Dia tidak bisa ikut sidang kasasi di Mahkamah Agung, tidak bisa mengajukan kasasi demi hukum, bukan penuntut umum tertinggi dan tidak bisa menghentikan penuntutan berdasarkan asas oportunitas.

"Secara praktis sulit sekali memimpin jaksa dalam penuntutan yang sangat sulit secara teknis. Jadi, mestinya yang menjadi Jaksa Agung sesuai Undang-Undang Kejaksaan ialah salah seorang Jaksa Agung Muda atau yang menduduki jabatan eselon satu di Kejaksaan," ujarnya.

#Figur   #Jaksa   #Agung   #yang   #tepat   #sesuai   #UU