Kader Gerindra Belum Satu Suara, Oposisi atau Gabung Pemerintah?

Sammy
Kader Gerindra Belum Satu Suara, Oposisi atau Gabung Pemerintah?

Jakarta, HanTer - Beda pandangan dan sikap politik, disebut-sebut sedang terjadi di kubu Partai Gerindra terkait menjadi oposisi atau pro terhadap pemerintah.

Terkait hal itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, mengatakan, perbedaan pandangan terkait arah dan kebijakan politik lumrah terjadi di internal partai.

Muzani pun tidak menampik saat ditanya mengenai adanya perbedaan pandangan di antara para kader terkait sikap Partai Gerindra dalam lima tahun ke depan, apakah tetap menjadi oposisi atau mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Sebagai sebuah proses untuk mengambil keputusan, pemikiran, pandangan yang variatif, yang berbeda, berbagai macam pandangan itu sesuatu yang biasa," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Kendati begitu, Muzani memastikan bahwa seluruh kader akan menaati apapun yang menjadi keputusan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade mengakui bahwa internal partainya belum satu suara terkait sikap politik pasca-Pilpres 2019. Menurut Andre, masih terdapat pro dan kontra di antara para kader.

Sebelum mengambil keputusan, Prabowo akan menggelar rapat untuk meminta pandangan dari seluruh anggota Dewan Pembina.

Rencananya rapat tersebut akan digelar di kediaman Prabowo, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (19/7/2019).

"Semuanya nanti akan bersatu padu ketika Pak Prabowo sudah mengambil keputusan. Di Gerindra biasanya setelah pandangan itu sudah diambil keputusan, semuanya bersatu," kata Muzani.

Bergabung

Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti memprediksi, kemungkinan partai Gerindra bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf amin lebih besar. Sebab menurutnya, tidak ada penolakan dari partai koalisi.

"Karena tidak ada resistensi dari partai-partai koalisi, khusunya partai politik besar dikubu pak Jokowi (PDIP dan Golkar)," ujar Ray di Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Untuk Gerindra, kata Ray, Jokowi akan dengan senang hati untuk menurunkan tensi politik pasca-Pilpres 2019. Dengan cara merangkul Gerindra, pemerintahan Jokowi dapat meredam gejolak perbedaan. "Pilihan bergabung dengan pemerintahan itu sangat realistis bagi Gerindra," ujarnya.

Incar Kursi MPR

Ahmad Muzani menyatakan, tidak tertutup kemungkinan partainya membentuk paket pimpinan MPR dengan eks partai koalisi pendukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Namun, kata dia, semua peluang terkait pimpinan MPR masih cair.

"Peluangnya masih terbuka semua. Sebelah sini, sono, semua masih cair. Tadi saya bicara dengan Pak Muhaimin, semua masih cair," kata Muzani.

Menurutnya, saat ini proses lobi soal pimpinan MPR antar partai di parlemen juga masih berlangsung. Termasuk, soal pembentukan paket pimpinan MPR yang akan diajukan oleh Gerindra.

"Nah lobi-lobi itu sekarang sedang dalam proses awal. Apakah akan melebur dalam satu paket atau dua paket, nanti kita bicarakan. Karena MPR kan terdiri dari dua kamar, ada DPR dan DPD. Jadi itu juga yang harus dipahami. DPD ada 134 orang," ungkapnya.

Soal kemungkinan Gerindra menjadi pimpinan MPR lagi, Muzani belum bisa memastikannya. Semua, kata dia, tergantung proses lobi partai politik.

"Ya nanti kita lihat aja hasil pembicaraan dan hasil lobi dengan partai-partai yang memungkinkan kita bisa diterima, atau kita maju sendiri. Kemungkinan masih di antara dua itu," ucapnya.

Sebelumnya, beberapa partai menginginkan posisi Ketua MPR. Mulai dari partai pemerintah yakni Golkar, PKB dan NasDem. Sedangkan barisan partai pemerintah baru Gerindra yang baru menyatakan menginginkan kursi Ketua MPR,

#Presiden   #jokowi   #menteri   #partaipolitik   #dpr   #mpr   #gerindra