Jokowi-Prabowo Bertemu, Kelompok Radikal Makin Tersudut dan Kehilangan Ruang Galang Dukungan

Danial
Jokowi-Prabowo Bertemu, Kelompok Radikal Makin Tersudut dan Kehilangan Ruang Galang Dukungan

Jakarta, HanTer - Pertemuan Presiden terpilih Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dinilai telah membuat kelompok radikal atau kelompok yang tidak mendukung demokrasi menjadi tersudut.Tak hanya itu, pertemuan itu membuat kelompok radikal kehilangan ruang untuk menggalang dukungan.

"Kelompok anti demokrasi tersudut usai pertemuan Jokowo-Prabowo," kata pengamat politik Rafif Pamenang Imawan di Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Dalam pandangan Rafif, momen politik adalah kesempatan untuk mendapatkan pangsa dukungan politik di luar kelompok radikal.
Oleh karena itu, ia menilai momentum kelompok radikal mendapat dukungan sudah hilang usai Prabowo memutuskan bertemu dengan Jokowi.

"Sementara bagi blok kepentingan politik praktis seperti Gerindra sudah selesai masalah pemilu. Namun bagi organisasi radikal, momentumnya telah hilang," ujarnya.

Rafif menyarankan adanya penguatan fungsi hubungan partai politik dengan organisasi masyarakat untuk mencegah eksistensi kelompok radikal di Indoensia. Menurutnya, ormas merupakan simpul dari agregasi politik dalam iklim demokrasi.

"Oleh karenanya perlu untuk memperkuat hubungan antara parpol dan ormas sehingga kanal agregasi politik dapat terkumpul di parpol. Dengan cara ini organisasi anti demokrasi dapat kehilangan ruang gerak," paparnya.

Sebelumnya, Jokowi dan Prabowo mengadakan pertemuan di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7). Keduanya bersalaman dan menaiki MRT bersama menuju Senayan. 

Waspada Provokasi

Terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan, Polri sedang memantau akun-akun media sosial yang menyebarkan kalimat-kalimat provokatif terkait rekonsiliasi antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Menurut dia, jumlahnya lumayan banyak.

"Di media sosial masih banyak narasi-narasi yang disebarkan oleh akun-akun tertentu dan kini sedang kami mapping. Akun-akun tersebut, kita sudah lihat beberapa kali," kata Dedi di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, (15/7/2019).

Dedi mengatakan, pihaknya menemukan beberapa tagar-tagar di media sosial twitter yang menyuarakan ketidaksetujuannya dengan rekonsiliasi. Pun demikian di youtube atau facebook. "Kita juga masih menemukan foto-foto dan, video provokasi," ucap dia.

Saat ini, Tim Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sedang mendalami akun yang provokatif terhadap rekonsiliasi tersebut. Tak menutup kemungkinan akan dilakukan penegakan hukum.

"Kami sedang dalami. Apakah perbuatan dari pemilik akun tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak," ujar dia.