Menkumham VS Walikota Tangerang, Pengamat: Lucu dan Memalukan

Safari
Menkumham VS Walikota Tangerang, Pengamat: Lucu dan Memalukan
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (ist)

Jakarta, HanTer - Perselisihan antara Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dinilai ironis dan sebuah kelucuan. 

"Kan sangat lucu dan ironis sesama pejabat sampai "berantem" hanya masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan secara baik-baik, apalagi hanya soal diskomunikasi saja. Kan bisa duduk beraama, sehingga tidak harus membuat malu,” kata pemerhati hukum Muhammad Hajoran Pulungan 
kepada Harian Terbit, Selasa (16/7/2019).

Menurut Joran, jika ada pendapat Presiden harus turun tangan dengan menegur Menkumham Yasonna Laoly maka hal tersebut sah-sah saja karena menteri itu pembantu presiden. Namun tidak fair juga kalau menteri saja yang ditegur. Sementara Walikota Tangerang Arief tidak ditegur. Apalagi hingga saat ini akar permasalahan antar keduanya juga belum jelas.

"Kalau Presiden ingin menegur, ya keduanya (Menkumham Yasonna Laoly dan Walikota Tangerang Arief R Wismansyah) harus ditegur dan duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan itu. Karena kasihan juga mahasiswa Poltekip dan Poltekim tidak bisa proses belajar mengajar karena diputus listrik dan infrastruktur pendukung kampus," tandasnya.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melaporkan Wali Kota Tangerang, Banten, Arief R Wismansyah ke Polres Kota Tangerang. Laporan Kemenkumham kepada Arief R Wismansyah terkait konflik lahan dan penghentian layanan di sejumlah lahan milik Kemenkumham di Tangerang. Saat ini sejumlah layanan perbaikan drainase, penerangan jalan dan pengangkutan sampah di lingkungan Kemenkumham wilayah Tangerang telah dihentikan.

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Abdul Karim membenarkan adanya laporan tersebut. Laporan itu dibuat pada pukul 12.00 WIB, Selasa (16/7/2019).

"Iya tadi yang melaporkan perwakilannya, Biro Hukum Kemenkum HAM, jam 12 siang tadi," kata Kombes Abdul Karim, Selasa (16/7/2019).

Menkum HAM Yasonna Laoly menjelaskan awal mula perkara tersebut, yaitu dari pembangunan politeknik Kemenkum HAM di Kota Tangerang. Menurut Yasonna, izin untuk pembangunan politeknik itu dipersulit. Pembangunan politeknik itu memang akhirnya mendapat izin. Nah, saat Yasonna meresmikan politeknik itu, dia melempar sindiran ke Wali Kota Tangerang.

"Waktu kemarin sudah kita resmikan, saya bilang Wali Kota Tangerang kayaknya nggak ramah sama Kumham. Langsung itu dia hahaha...," kata Yasonna tak meneruskan kalimatnya. Yasonna diwawancara di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakarta, Selasa (16/7/2019). 

Meski Yasonna tak meneruskan kalimatnya, namun diketahui Arief menyurati Kemenkum HAM meminta klarifikasi atas sindiran itu, lalu Arief juga memutus semua pelayanan untuk fasilitas milik Kumham di wilayahnya, termasuk kantor imigrasi dan lapas.

Terpisah, Wali Kota Tangerang, Banten, Arief R Wismansyah tidak terima dengan pernyataan Yasonna. Menurutnya, lahan pertanian juga adalah urusan Kementerian Pertanian. Terlebih ia tidak bisa mengeluarkan izin lahan tersebut lantaran tidak tersisa lagi lahan terbuka untuk masyarakat Kota Tangerang.

Ia lebih lanjut menjelaskan lahan milik Kemenkumham yang masih tersisa merupakan lahan bebas dan tinggal 17 persen dari jumlah sebelumnya yakni sekitar 22 Hektar. Berdasarkan peraturan, 40 persen dari lahan tersebut diwajibkan dibangun untuk fasilitas publik.

"Pemkot selama ini diberikan misalnya Kantor Puspen 5 hektar, Masjid Raya 2 Hektar. Sisanya itu belum ada yang diserahterimakan. Yang ruang terbuka lahan bebas, tinggal itu, lahan Kemenkumham itu dari dulu sejak saya masih wali kota," jelasnya.

Terkait laporan itu, Arief mengatakan pihaknya justru mendukung. Ia mengatakan jika dilaporkan maka pihak kepolisian bisa mencari tahu pihak yang benar-benar melanggar hukum. "Bagus malah, kalau menurut saya bisa lebih jelas siapa yang melanggar hukum," ungkapnya.

Arief pun mengatakan belum bisa menentukan langkah yang akan dia tempuh selanjutnya. Ia mengaku telah meminta untuk bertemu Yasonna. Namun pertemuan itu belum terealisasi.