Gabung Pemerintah Demokrasi `Mati`, Prabowo dan Gerindra Disarankan Tidak Masuk Kabinet Jokowi Jilid II

Sammy/Safari
Gabung Pemerintah Demokrasi `Mati`, Prabowo dan Gerindra Disarankan Tidak Masuk Kabinet Jokowi Jilid II

Jakarta, HanTer - Pertemuan Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada Sabtu (13/7/2019), menandai babak baru dalam iklim Demokrasi di Indonesia pasca pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Namun sejumlah tokoh di barisan kubu Prabowo meminta Prabowo Subianto dan Gerindra tidak masuk ke dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais menyebut kubu pendukung Prabowo Subianto lebih terhormat apabila berada di luar pemerintahan untuk memberikan pengawasan selama 5 tahun ke depan.

“Apabila kubu Prabowo bergabung dengan pemerintah, tidak akan ada lagi yang mengawasi. Demokrasi akan mati apabila seluruh suara di DPR sama dengan suara di eksekutif. Kkalau pada bergabung, nanti tak ada lagi yang mengawasi. Nanti suara DPR sama dengan suara eksekutif. Itu pertanda lonceng kematian demokrasi. Di mana pun seperti itu," kata Amien di sela menerima kunjungan pengurus DPW PAN Jawa Tengah di kediamannya, Jalan Pandean Sari, Condongcatur, Kecamatan Depok, Sleman, Sabtu sore.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso, mengatakan, pertemuan Jokowi dan Prabowo tak dapat dimaknai bahwa Prabowo dan Gerindra akan masuk ke pemerintahan Jokowi-Maruf.

Mantan politisi Partai Golkar itu mengatakan, apabila Prabowo memilih masuk ke dalam kabinet, hal itu akan menjadi preseden buruk bagi peta politik nasional.

"Kalau ini terjadi betapa 'gemuknya' politik di negeri ini. Para pejuang demokrasi dan banyak kalangan di akar rumput patut gusar. Ini akan menjadi dukacita demokrasi. Demokrasi kita akan terlalu gemuk bergelambir dan sulit terbangun check and balance yang sehat," ujarnya di Jakarta, Minggu (14/7/2019).

Dia menambahkan, pilihan membangun oposisi yang konstruktif tak kalah mulia dengan bergabung di pemerintahan.

Akademisi Universitas Islam Al Azhar Ujang Komarudin, menilai pertemuan tersebut dimaknai hanya sebatas pertemuan pendahuluan. Dia meyakini kedua tokoh tersebut akan bertemu kembali dengan cara yang lebih formal. Selain membahas kepentingan negara, pertemuan diprediksi akan membicarakan power sharing antara kedua kubu tersebut.

Ia melihat, akan ada pembicaraan lebih mendalam yang nantinya tidak diketahui semua publik. Bahkan diprediksi akan membahas terkait bagi-bagi kekuasaan. Namun ia  Ia meyakini jika tidak semudah itu partai oposisi bergabung dengan pemerintahan lima tahun ke depan.

"Pertemuan tersebut adalah wajar dalam dunia politik. Justru kita harus maknai positif. Pertama tidak ada sekat antara masyarakat. Kemudian, pembangunan di Indonesia justru bia lebih cepat karena didorong oleh semua pihak," kata Ujang, di Jakarta, Minggu (14/7/2019).

Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan Prabowo memang akan bertemu lagi dengan Jokowi. Andre mengatakan rekonsiliasi pascapilpres tak bisa dilakukan hanya dengan sekali pertemuan seremonial.

"Beliau berdua sepakat untuk bikin pertemuan lagi untuk kepentingan bangsa. Pertemuan kemarin tidak ada bicara kabinet," kata Andre di Jakarta, Minggu (14/7/2019).

Sementara itu, Wakil Sekjen Partai Gerindra ini mengungkapkan, saat ini banyak persoalan bangsa yang harus diselesaikan. Terutama, terkait dengan ekonomi yang dinilainya tengah merosot.

Kendati begitu, ia tak dapat memastikan apakah Gerindra akan masuk dalam kabinet Jokowi jilid dua dalam membangun Indonesia secara bersama-sama. Menurut Andre, hal itu belum diputuskan oleh Prabowo.

"Belum ada keputusan resmi dari Pak Prabowo dan partai. Yang jelas Pak Prabowo menunjukkan pertemuan kebangsaan itu tidak mengurangi idealisme beliau," kata Andre di Jakarta, Minggu (14/7/2019).

Panggung Depan

Pengamat sekaligus pakar hukum Tata Negara, Refly Harun, mengatakan, pertemuan yang dilihat publik itu hanya 'panggung depan'. Dari panggung depan itu orang bisa memaknai pertemuan Jokowi dan Prabowo untuk menyelesaikan 'pertarungan' dua kubu berikut pendukungnya

Sedangkan panggung belakangnya, menurut Refly, bisa digambarkan dengan istilah 'no free lunch' atau 'tak ada makan siang gratis'. "Ya, tak ada makan siang yang gratis. Tentunya pertemuan itu akan diikuti dengan negosiasi," kata Refly di Jakarta, Minggu (14/7/2019).

Ia juga menyebut, negosiasi di antara Jokowi dan Prabowo mungkin sudah terjadi sebelum pertemuan itu. Lalu, setelah pertemuan, lanjut dia, akan dilakukan negosiasi-negosiasi lanjutan.

Pertemuan Lanjutan

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, mengatakan, pertemuan yang berlangsung kemarin tak cukup membicarakan pelbagai hal selepas pemilihan presiden 2019. Ia mengatakan, bakal ada pertemuan lanjutan antara Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. 

"Pertemuan atau komunikasi selanjutnya, apakah langsung Pak Jokowi dan Pak Prabowo atau pada lingkaran-lingkaran Pak Jokowi di pemerintahan atau Koalisi Indonesia Kerja dengan lingkaran Pak Prabowo itu tentu akan berlanjut," kata Arsul di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019).

Arsul menilai, rekonsiliasi tak bisa diartikan sebagai masuknya Gerindra ke koalisi pemerintah. Dia mengatakan, ada banyak hal yang bisa dibahas, salah satunya kerja sama di parlemen.

"Di luar itu banyak yang bisa dibicarakan, fungsi penguatan lembaga legislatif. Di DPR itu kan ada, di luar MPR ya, ada 80 kepemimpinan alat kelengkapan daerah," ujar anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Terpisah, pengamat sosial politik dari Lembaga Kajian dan Analisa Sosial (LeKAS) Karnali Faisal mengatakan, sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Prabowo apakah bergabung atau tidak dengan pemerintahan Jokowi. Begitupun ketika Prabowo dan Jokowi mengadakan pertemuan di MRT, Jumat (11/7/2019) kemarin, belum ada kesepakatan apakah dengan Jokowi atau tidak  Sehingga posisi Prabowo di pemerintahan Jokowi masih misterius. 

"Tapi tentu kita apresiasi pertemuan antara Prabowo dan Jokowi tempo hari. Kita berharap koalisi yang selama ini dibangun Prabowo tetap berada di luar pemerintahan untuk berperan sebagai oposisi," ujar Karnali kepada Harian Terbit, Minggu (14/7/2019).

Pengamat politik dari Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) M Aminudin mengatakan, jika kubu Prabowo masuk kabinet Jokowi maka Prabowo hanya dihargai murah dengan kursi cuma 1atau 2 jabatan pinggiran dengan resiko harus dibayar mahal ditinggal pemilihnya. 

Kerugian yang lain jika Gerindra masuk kabinet maka check and balance di parlemen dan eksekutif makin lumpuh. Oleh karena itu Prabowo harus menjadi oposisi. Bahkan jika mau deal dengan kubu Jokowi maka Prabowo jangan meminta menteri tapi mintalah Gerindra Ketua MPR.