BK DPR: Harus Ada Harmonisasi Pembentukan Perda

Anu
BK DPR: Harus Ada Harmonisasi Pembentukan Perda
Badan Keahlian DPR RI menerima kunjungan audiensi DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Foto: DPR

Jakarta, HanTer - Badan Keahlian DPR RI menerima kunjungan audiensi DPRD Kabupaten Padang Pariaman yang ingin mendapatkan masukan terkait evaluasi dan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan Rancangan Perda (Raperda) di daerahnya. Koordinator Bidang EKKUIBANG Pusat Perancangan Undang-Undang BK DPR RI Akhmad Aulawi menilai, pada prinsipnya pelaksanaan tersebut tidak boleh keluar dari ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

“Terdapat beberapa masukan dari Anggota DPRD terkait mekanisme pembentukan dan evaluasi Perda di daerah, namun tanggapan kami pembentukan tersebut harus sesuai dengan UU MD3, dimana pembentukan dan evaluasinya secara mutatis mutandis diatur dan dilakukan pada undang-undang tersebut,” jelas Aulawi seusai pertemuan dengan sejumlah Pimpinan dan Anggota DPRD Padang Pariaman di Ruang Rapat BK, Gedung Setjen dan BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Dalam menciptakan Perda yang tidak bertentangan dengan peraturan tertinggi, Aulawi mengatakan perlu ada mekanisme pembentukan Perda yang baik, sesuai dengan UU Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

“Perlu ada sinkronisasi dalam pembentukan Perda, artinya harus memperhatikan peraturan daerah yang lain, dan peraturan perundang-undangan diatasnya sehingga dalam pembentukannya tidak ada disharmoni,” tambah Aulawi.

Turut disampaikan dalam pertemuan tersebut, saat ini, BK DPR RI tengah menyusun naskah RUU DPRD. Aulawi menjelaskan, nantinya RUU ini akan mengatur hak dan kewajiban Anggota DPRD itu sendiri, serta bagaimana mekanisme kerja Anggota DPRD baik dari segi fungsi legislasi, pengawasan, maulun anggaran. Meski sudah diatur dalam UU MD3, tetapi karena adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD tidak menjadi bagian UU MD3 tetapi masuk ke dalam UU Perda.

“Dalam konteks (RUU DPRD) tersebut, ada keinginan dari DPR untuk menjadikan Anggota DPRD ini menjadi lembaga yang lebih independen, sehingga punya kewenangan yang bisa memberikan dampak baik bagi konstituennya. Tidak hanya sebagai unsur daerah, tetapi harus bisa mewakili dan menyuarakan daerahnya untuk pembangunan daerah itu sendiri,” pungkas Aulawi. 

Pada prinsipnya, pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh keluar dari ketentuan yang lebih tinggi, baik secara vertikal dan horizontal. Terlebih ada mekanisme dalam naskah akademik tentang sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang melihat harmonis tidaknya dengan peraturan yang berlaku. 

“Pada saat nantinya ada suatu ketentuan yang sifatnya menyimpang dari peraturan yang berlaku, seharusnya itu menjadi rem atau lampu kuning bahwa itu tidak boleh dilakukan karena sudah diatur peraturan yang lebih tinggi,” tutup Aulawi.