Buruh Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan

Sammy
Buruh Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan

Jakarta, HanTer - Rencana pemerintah dan kalangan pengusaha untuk merevisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, ditolak organisasi buruh.

Ketua Departemen Perempuan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Dian Septi, mengatakan, rencana revisi Undang-undang Ketenagakerjaan tidak pro terhadap buruh. Hal itu nampak dari adanya wacana pengurangan pesangon bagi buruh, yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurutnya, hal tersebut tidak manusiawi dan akan memiskinkan buruh yang di-PHK bersama keluarganya.

"Kami menolak revisi UU Ketenagakerjaan, karena tidak pro terhadap buruh. Beberapa di antaranya terkait dengan pesangon yang maksimal tujuh bulan. Artinya berapa lama pun kita bekerja, masa kerja kita hanya diakui maksimal adalah tujuh bulan upah. Dan itu tidak manusiawi dan bertentangan dengan apa yang digembar-gemborkan pemerintah tentang pembangunan manusia Indonesia seutuhnya," jelas Dian Septi di Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Kondisi Buruh 

Pengacara Publik LBH Jakarta, Aprillia L Tengker mengatakan, alasan pengusaha dan pemerintah yang ingin merevisi UU Ketenagakerjaan karena terlalu kaku penerapannya, bertolak belakang dengan kondisi buruh.

Menurutnya, sejumlah aturan yang ada di UU Ketenagakerjaan, justru dalam praktiknya masih jauh dari undang-undang. Ia mencontohkan, aturan tentang pengangkatan buruh kontrak yang sudah bekerja tiga tahun menjadi pekerja tetap, belum banyak dilakukan pengusaha.

"Undang-undang Ketenagakerjaan bisa dibilang sebagai undang-undang yang justru pelaksanaannya bikin buruh semakin sulit. Dengan revisi ini pun akan semakin mempersulit, kecuali jika revisi untuk memperbaiki. Tapi ini yang digaungkan adalah revisi versi pengusaha," kata Aprillia di Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Menyayangkan 

Terkait penolakan tersebut, Ketua Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Anthony Hilman, menyayangkan penolakan yang dilakukan buruh terhadap rencana revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 

Menurutnya, poin-poin yang menjadi keberatan buruh masih bisa didiskusikan dengan pengusaha. Ia meyakinkan revisi UU Ketenagakerjaan nantinya akan menguntungkan kedua pihak yakni pengusaha dan buruh.

"Apindo banyak menerima masukan dari dunia usaha berkaitan dengan hal-hal yang menjadi masalah dan menghambat kelangsungan usaha. Dalam hal ini dibutuhkan dialog yang lebih dalam. Ini kan baru dalam bentuk usulan awal, dimana ini hal-hal yang dianggap masalah dan perlu dicari solusi yang win-win," jelas Anthony di Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Anthony menambahkan, UU Ketenagakerjaan perlu direvisi karena sudah tidak relevan dengan kondisi perkembangan era digital yang membutuhkan fleksibilitas kerja. Ia menuturkan UU ini sudah lebih dari 7 kali digugat di Mahkamah Konstitusi dan beberapa pasalnya dianluir.

Ia berharap, revisi UU Ketenagakerjaan usulan pengusaha ini dapat segera dibahas oleh DPR dan pemerintah. "Sehingga revisi UU Ketenagakerjaan yang baru nantinya dapat segera disahkan pada tahun depan," terang dia.