Mencegah Perpecahan dan Tangkal Hoax, Peace Journalism untuk Indonesia Damai

Harian Terbit/Sammy
Mencegah Perpecahan dan Tangkal Hoax, Peace Journalism untuk Indonesia Damai
Dari kiri ke kanan, Pemred Rakyat Merdeka News Bambang, Pemred Koran Suara Pembaruan Aditya L Djono, Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Jodi, Staf Ahli Menteri Kominfo RI Bidang Hukum, Prof Hendri Subiakto dan Pemred Harian Terbit Ali Akbar Soleman.

Penyebaran berita bohong, fitnah atau biasa disebut hoaks, kian menunjukkan pengaruh dan efek negatif bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih, berita bohong atau fitnah yang menyebar, dimanfaatkan untuk kepentingan politik maupun ekonomi tertentu dari pihak yang menghendaki kerusakan dalam hidup bermasyarakat.

Hal itu terungkap dalam diskusi yang bertajuk 'Literasi Media Sebagai Alat Pemersatu Bangsa', di Demang Restaurant Coffee Jalan Haji Agus Salim, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2019). Acara yang diselenggarakan EO-Phoria pimpinan Ginka Febriyanti Br Ginting ini dihadiri puluhan Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi dari beberapa Universitas se-Jabodetabek.

Hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut, Staf Ahli Menteri Kominfo RI Bidang Hukum, Prof Hendri Subiakto, Pemimpin Redaksi (Pemred) Harian Terbit Ali Akbar Soleman, Pemred Koran Suara Pembaruan Aditya L Djono, Pemred Rakyat Merdeka News Bambang, dan Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Jodi.

Jurnalisme Damai

Pemimpin Redaksi Harian Terbit, Ali Akbar Soleman, mengatakan, media massa memiliki peran penting dalam meredam konflik, serta mencegah perpecahan demi tercapainya Indonesia yang damai.

Tentunya, lanjut dia, banyak pengalaman yang memperlihatkan bagaimana kekuatan kata-kata dapat mengarahkan suatu bangsa ke dua arah yang berbeda, maju atau hancur. 

"Itulah sebabnya, peran media massa dalam mencegah kerusuhan dan kekerasan di tengah masyarakat, kalangan praktisi media perlu menerapkan konsep jurnalisme damai atau peace journalism yang membangun pemberitaan dengan konten-konten yang memperlihatkan situasi damai dan hubungan antar individu yang baik," terang dia.

Alumni Universitas Nasional (Unas) ini mengungkapkan, tentunya kita harus menyadari bahwa konflik itu tidak ‘sedap’ karena bisa dan sangat merusak peradaban, membuat semua terkoyak. Itulah sebabnya, penerapan peace journalism merupakan jalan yang tepat untuk menjaga keutuhan dan perdamaian.

"Peace journalism sangat tepat diterapkan mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki suku, agama, dan ras yang beraneka ragam. Banyaknya suku, agama dan ras jika tanpa disadari toleransi dapat menimbulkan konflik dan perpecahan," terang dia.

Media massa yang berperan dalam membentuk opini publik, tentu harus mampu memfilter dan menyeleksi pemberitaan apa saja dan seperti apa peristiwa konflik tersebut diberitakan sehingga tidak menyulut konflik di tengah masyarakat. Pemberitaan berimbang dengan prinsip jurnalisme damai dapat meredam konflik.

"Saat ini bukan saatnya lagi insan pers menerapkan prinsip jurnalisme ‘perang’ dengan memberitakan konflik secara tidak berimbang dan disajikan secara 'membabi buta' tanpa memperhatikan norma-norma budaya yang ada. Jurnalisme perang justru akan memperparah sebuah konflik yang terjadi di masyarakat," ungkap Ali.

Ali mengatakan, jurnalisme damai harus berdiri di atas nama kebenaran yang menolak propaganda dan kebohongan di mana kebenaran dilihat dari beragam sisi tidak hanya dari sisi 'kita'.

Pendiri Yayasan Pijar ini menjelaskan, menurut Lynch dan McGoldrick dalam Oktarianisa (2009: 545), hal yang paling penting dalam jurnalisme damai yaitu, menggunakan wawasan yang lebih luas dalam memandang dan menganalisa sebuah konflik dan mentransformasikannya sebagai konsep yang seimbang, adil dan akurat dalam melaporkan berita.

"Yang Terpenting adalah, media hendaknya selalu menjadikan kode etik jurnalistik sebagai asas dalam melakukan aktivitas pemberitaan," terang Ali.

Ia mengingatkan, persatuan dan kesatuan bangsa adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar dan merupakan kartu mati yang harus dijaga dan dipertahankan.

"Seluruh anak bangsa harus bersama-sama mencegah segala bentuk tindakan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan, dan harus bersama-sama mencegah terjadinya gangguan Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat (Kamtibmas)," ungkapnya.

Coverbothside

Staf Ahli Menteri Kominfo RI Bidang Hukum, Prof Hendri Subiakto, mengungkapkan, literasi saat ini tentu sangatlah penting. Menurutnya, jika masyarakat ingin percaya terhadap sebuah informasi, maka penting untuk dicermati siapa pembawa informasi tersebut. Dalam hal ini, media massa harus bisa membuatnya layak.  

"Yang jadi objek itu prosedurnya. Jadi, media harus Coverbothside. Tak boleh mempengaruhi fakta. Kalau kita mau cari informasi yang baik, tentu liat dari medianya sebagai referensi," ungkapnya dalam diskusi tersebut.

Ia menegaskan, suatu media layak disebut pers, karena memang media tersebut layak untuk dipercaya. Serta dapat menjadi referensi terpercaya bagi masyarakat. "Media itu ya harus berbadan hukum indonesia. Berkomitmen pada kode etik," terang dia.

Ia mengimbau kepada masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu terhadap adanya suatu informasi. Terutama, terhadap adanya info yang beredar, namun tak memiliki pertanggung jawaban yang jelas.

"Kalau ada tulisan di wall atau whatsapp grup, kan ga jelas. Ga akan tau itu siapa dan drmana. Nah, kalau dari media kan jelas. Identitasnya jelas, pemred jelas, redaksinya jelas," terang dia.

#Jurnalis   #hoax   #berita