KPK Periksa 11 Saksi Kasus Ketua DPRD Tulungagung

safari
KPK Periksa 11 Saksi Kasus Ketua DPRD Tulungagung

Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Koupsi (KPK) memeriksa 11 saksi terkait dengan kasus korupsi Ketua DPRD Tulungagung Supriyono. Pemeriksaan terhadap 11 saksi dilakukan di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Pemeriksaan terhadap 11 saksi teraebut dilakukan setelah tim penyidik KPK menggeledah lima lokasi di Jawa Timur

 

"Setelah melakukan penggeledahan di 5 lokasi dalam 2 hari kemarin, hari ini KPK lakukan pemeriksaan terhadap 11 saksi dalam proses penyidikan perkara suap terhadap SPR (Supriyono)," ujar Juru Bjcara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (12/7/2019).

 

Febri mengatakan, KPK sedang mendalami aspek pengurusan anggaran yang terkait dengan pokok perkara Supriyono, dan sumber anggaran Kabupaten Tulungagung. Kesebelas orang saksi ini berasal dari unsur mantan Pejabat Bappeda Provinsi Jawa Timur dan sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung 

Kesebelas saksi yang diperiksa yakni Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, Budi Setiawan, dan 10 Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, yakni, Joko Tri Asmoro, Choirurrohim, Tutut Sholihah, Riyanah, Lilik Herlin, Wiwik Tri Asmoro, Imam Sapingi, Nurhamim, Imam Sukamto dan Agung Darmanto.

 

Sebelumnya, KPK menggeledah lima lokasi terkait kasus dugaan suap Supriyono. Dari lima lokasi itu KPK menyita sejumlah dokumen hingga telepon genggam. Penggeledahan dilakukan sejak Rabu (10/8) hingga Kamis (11/7). Lokasi yang digeledah antara lain kantor Badan Pembangunan Daerah Jatim, serta empat rumah pribadi pejabat dan pensiunan pejabat BPD Jatim.

 

Supriyono ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengesahan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung tahun 2015-2018. Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus eks Bupati Tulungagung Syahri Mulyo yang telah divonis 10 tahun penjara.

 

Supriyono diduga menerima uang setidak-tidaknya sebesar Rp 4.880.000.000, selama periode 2015-2018 dari Bupati Tulung Agung Periode 2013-2018 terkait dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung.

 

Atas dugaan tersebut, Supriyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (

#11   #Saksi