Otty: Notaris Harus Lebih Berperan dalam RUU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Safari
Otty: Notaris Harus Lebih Berperan dalam RUU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
Ketua Umum Ikanot Undip, Otty Hari Chandra Ubayani

Jakarta, HanTer - Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sudah tak relevan lagi digunakan untuk saat ini. Untuk itu perlu adanya perubahan agar lebih sempurna mengikuti perkembangan jaman yang ada.

"Peran notaris harus lebih mengemuka dalam draft usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Nomor 42 Tahun 1998 tentang Jaminan Fidusia," demikian dikatakan Ketua Umum Ikanot Undip, Otty Hari Chandra Ubayani melalui siaran persnya, Jumat (12/7/2019).

Otty memgaku beberapa hari lalu sempat memaparkan beberapa hal saat menjadi pembicara saat Forum Group Discusion (FGD) yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Kemenkumham. Adapun tajuk yang disampaikan berjudul "Implementasi UU Jaminan Fidusia Dalam Praktek dan Solusinya".

"Seperti kita ketahui usia UU Fidusia sudah 20 tahun tetapi belum ada perbaikan seiring perkembangan jaman, terlebih di era globalisasi maupun era revolusi industri 4.0.Tentunya harus banyak sekali perubahan-perubahan yang harus dimasukkan di dalam UU Fidusia," ujarnya.

Otty menjelaskan dengan adanya pembahasan RUU ini, semua pihak dipanggil dan didengarkan itu menurut saya sangat baik sekali untuk kemajuan.

''Saya juga salut dengan BPHN karena semua masukan-masukan kami didengarkan, apa saja yang menjadi kepentingan kita didengarkan dan semoga saja nanti ditampung menjadi sebuah naskah akademik yang lebih sempurna,” ujarnya.

"RUU Fidusia ini harus kita jadikan sebagai sebuah undang-undang agar bisa lebih baik lagi. Terutama untuk memberikan kepastian hukum bagi para investor, karena mereka (investor,red) membutuhkan kepastian hukum tersebut," jelasnya.

Menurut Otty, dengan adanya kepastian hukum, saya yakin para investor akan berinvestasi di Indonesia. Namun apabila tidak mendapatkan kepastian hukum, pasti mereka akan takut untuk berinvestasi.

Pada pertemuan tersebut Otty menerangkan bahwa timnya memberikan masukan 11 poin yang harus diperbaiki. Pastinya nanti kita akan lebih detail lagi pasal demi pasal kita akan kritisi.

''Seperti pasal 1 itu akan membuat adanya multi interpretasi, sehingga nanti kita akan buat masukan juga. Dan juga ada masukan bagaimana tata cara mengeksekusi, pendaftaran dan sebagainya,” paparnya.

Demikian juga soal sentralisasi fidusia, menurut Otty, intinya pada punishment. “Semua aturan kalau tidak ada punishment-nya ya tidak ada artinya. Seperti akta yang tidak bernomor, ini sangat berbahaya sekali,” ucapnya.

“Harapan kita, masukan-masukan yang sudah diberikan kiranya bisa dipertimbangkan untuk selanjutnya dimasukkan sehingga UU yang ada nanti lebih mencerminkan revolusi teknologi 5.0,” pungkasnya.