Pengamat: Pemindahan Ibu Kota Tak Ada Urgensinya

Sammy
Pengamat: Pemindahan Ibu Kota Tak Ada Urgensinya
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengemukakan, pemindahan ibu kota bukan hal yang baru.

Jakarta, HanTer - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut menginginkan rencana pemindahan ibu kota tak hanya jadi wacana semata. Dia ingin rencana itu segera bisa terwujud. Namun, berbagai kalangan kerap mempertanyakan urgensi rencana tersebut.

Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti Jakarta, Nirwono Joga, mengatakan, pemindahan ibu kota tidak ada urgensinya. Alasan macet, banjir dan pertumbuhan pendidikan bukan alasan kuat merealisasikan rencana itu.

Adapun Ketiga masalah itu, dianggap masih bisa diselesaikan dengan tanpa memindahkan ibukota. Salah satunya, dengan pemerataan pembangunan di daerah sekitar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek).

Nirwono menilai, sejauh ini wilayah tersebut pembangunannya sangat timpang dengan Jakarta. Akibatnya pergerakan warga ke ibukota tidak bisa ditekan.

"Urgensi pemindahan ibukota belum menjadi pilihan utama lebih baik kita membenahi kota Bodetabek itu akan lebih terjadi pemerataan pembangunan," ucap Nirwono di Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Menurutnya, pemindahan ibukota hanya akan memboroskan uang negara. Mengingat pemerintah daerah Bodetabek sudah mendapat anggaran Rp571 triliun untuk pembangunan sampai 2030. Pemanfaatan dana itu dianggap lebih bijak, dibanding memindahkan ibukota.

"Ya, pemborosan kalau tadi alasannya banjir, macet karena urbanisasi ternyata secara umum tidak relevan sebenarnya," pungkas Nirwono.

Gelar Uji Publik

Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahira Idris mengatakan pembahasan mengenai pemindahan ibukota baiknya ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Salah satunya, dengan menggelar uji publik yang digelar setelah proses Pemilu 2019 selesai.

Senator atau Anggota DPD RI DKI Jakarta Fahira Idris, mengungkapkan, rakyat Indonesia harus dilibatkan sepenuhnya dalam rencana dan realisasi pemindahan ibu kota. Oleh karena itu, mekanisme pelibatan yang tepat adalah dengan menggelar uji publik untuk menghimpun gagasan dari berbagai lapisan masyarakat termasuk pendapat para ahli dari berbagai bidang.

Bukan Hal Baru

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengemukakan, pemindahan ibu kota bukan hal yang baru. Rencana ini juga pernah diangkat Presiden Soekarno dan Soeharto. Presiden Jokowi menginginkan ini bukan hanya wacana, tapi konkret.

Saat era Presiden Soekarno, ibu kota rencananya ingin dipindah dari Jakarta ke Palangkaraya. Sedangkan di era Soeharto, ibu kota ingin dipindah dari Jakarta ke Jonggol.

Menurut Bambang, rencana pemindahan ibu kota itu untuk pemerataan pembangunan. Sehingga, laju pertumbuhan ekonomi tak hanya terjadi di Pulau Jawa saja.

Saat ini, terdapat dua lokasi yang menjadi kandidat kuat ibukota baru, yaitu di kawasan Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur serta Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.

Ditahap awal ibukota baru akan menampun 1,5 juta penduduk. Perhitungan tersebut sudah termasuk perkiraan jumlah PNS pusat, pegawai legislatif, yudikatif, legislatif yang diperkirakan sebanyak 200.000 jiwa. Sementara untuk aparat Polri dan TNI sekitar 25.000 jiwa.

Setidaknya, untuk membangun ibukota baru yang rencananya akan seluas 40.000 hektar, pemerintah memerlukan dana hingga 33 miliar dollar AS atau Rp446 triliun.