Datangi KPK, Permak Desak Tuntaskan Kasus Korupsi Helikopter AW101

Safari
Datangi KPK, Permak Desak Tuntaskan Kasus Korupsi Helikopter AW101

Jakarta, HanTer  - Ratusan massa dari Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi (PERMAK) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung KPK RI Jakarta Selatan. Kedatangan mereka guna mendesak KPK kembali menelusuri temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adanya aliaran dana terkait kasus korupsi pengadaan helikopter Agusta Westland (AW 101). 

"Perkembangan terakhir terkait kasus ini adalah aliran dana yang dibuktikan oleh PPATK terkait dugaan korupsi pembelian helikopter tsb ke Inggris dan Singapura, dan ini diungkapkan disidang dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI. Namun setelah itu, pengembangan kasus ini seperti mandek," kata Koordinator Aksi Agung lewat keterangan persnya. 

Menurut dia, KPK juga telah mengatakan bahwa ada pihak oknum TNI yang tidakkooperatif dalam penyelesaian dugaan kasus korupsi ini. Padahal Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan dua Jenderal TNI untuk bisa menyelesaikan dugaan korupsi pembelian helikopter tersebut yaitu Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan Panglima TNI yang sekarang menjabat Marsekal Hadi Tjahtanto. 

"Kami mendapati informasi adanya dugaan aliran dana korupsi helikopter untuk pembiayaan Sekolah Pradita Dirgantara, sehingga hal ini harus diklarifikasi oleh Panglima TNI agar tidak menjadi informasi yang meresahkan Masyarakat," tuturnya. 

Pada kesempatan ini Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi melayangkan sejumlah tuntutan :

1. Mendorong Presiden Joko Widodo untuk menginstruksikan Menhan RI, Panglima TNI dan KASAU untuk membantu KPK tuntaskan dugaan korupsi pembelian Helikopter AW 101

2. Mendesak KPK tuntaskan dugaan kasus korupsi pembelian Helikopter AW 101

3. Mengajak seluruh elemen masy Indonesia untuk ikut mengawasi pengungkapan kasus dugaan korupsi tsb sebagai wujud kecintaan kepada institusi TNI

4. Menanyakan apakah aliran dana dari kasus korupsi helikopter AW 101 untuk pembiayaan SMA Pradita Dirgantara?

5. Meminta jangan ada tekanan politik agar KPK leluasa dalam bertindak