MA Ungkap Alasan Tolak PK Baiq Nuril

safari
MA Ungkap Alasan Tolak PK Baiq Nuril

Jakarta, HanTer - Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan terpidana Baiq Nuril Maknun, mantan tenaga honorer SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam kasus penyebaran konten bermuatan asusila yang diputuskan, Jumat (5/7/2019) lalu.

Putusan MA tersebut memperkuat vonis di tingkat kasasi yang menghukum Baiq Nuril enam bulan penjara dan denda Rp500 juta subsidier tiga bulan kurungan.

Juru Bicara (Jubir) MA, Andi Samsan Nganro mengatakan, kasus Baiq Nuril yang diputus bebas oleh pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Negeri Mataram dibatalkan dengan putusan kasasi karena adanya alasan kesalahan dalam penerapan hukum. Perbuatan Baiq Nuril kendati bukan secara langsung mendistribusikan dokumen elektronik sehingga tersebar tetapi menyadari bahwa di dalam HP itu ada rekaman pembicaraan antara pelapor dengan terdakwa.

"Perbuatan yang dilakukan terdakwa menurut kasasi memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur UU ITE. Sehingga perbuatan itu dianggap bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pidana," ungkap Andi di Media Centre Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Andi berpendapat kasus yang sudah sampai tingkat kasasi biasanya proses hukum telah berakhir. Namun, Baiq Nuril mengajukan PK karena menilai putusan kasasi mengandung muatan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

"Itu salah satu alasan yang disebutkan di KUHAP. Itulah alasan dan keberatan pemohon PK. Oleh majelis hakim, setelah mempelajari seksama putusan kasasi ya berpendapat bahwa alasan ada muatan kekhilafan hakim dan sebagainya tak terbukti. Putusan kasasi sudah benar karena yang diadili adalah terdakwa Baiq terbukti bersalah. Alasan lain tidak terbukti, menurut majelis hakim PK putusan majelis kasasi tetap berlaku," ujarnya.

Andi mengakui, atas keputusan MA terhadap Baiq Nuril memang menimbulkan reaksi masyarakat karena langkah hukum PK terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Baiq Nuril‎ ditolak MA. Tapi MA sudah tidak lagi menaati fakta hukum saat mengadili PK Baiq Nuril lantaran fakta hukum merupakan hasil dari persidangan di tingkat pertama.

"MA dalam mengadili perkara di tingkat kasasi pada prinsipnya berkedudukan sebagai judex juris, artinya MA tidak lagi mentaati fakta seperti halnya di PN dan Pengadilan Tinggi. Jadi MA dalam perkara kasasi tak boleh," tandasnya.

 

Tidak Masalah Minta Amnesti

Andi juga tidak mempermasalahkan Baiq Nuril mengajukan permohonan pengampunan atau amnesti kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas perkara perekaman ilegal setelah PK ditolak. Karena putusan PK itu maka proses hukum yang ditempuh Baiq Nuril sudah selesai.

Apalagi dalam pasal 14 UUD 1945 ayat 1 dinyatakan bahwa permohonan grasi dan rehabilitasi dapat diajukan kepada presiden RI selaku kepala negara. Namun, Presiden sebelum memutuskan apakah dikabulkan atau tidak terlebih dahulu perlu mendengar pertimbangan atau pendapat dari MA.

"Ayat 2 berbunyi, permohonan amnesti dan abolisi juga menjadi kewenangan Presiden RI selaku kepala negara. Namun sebelum Presiden memutuskan apakah akan dikabulkan atau ditolak amnesti itu terlebih dulu mendengar atau memperhatikan dari pendapat atau pertimbangan dari DPR," ungkapnya.

Andi menjelaskan, berdasar Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang 1945, MA hanya dapat memberikan pertimbangan atau pendapat kepada presiden jika hal itu berkaitan dengan permohonan grasi dan rehabilitasi.

"Jadi (kalau amnesti) bukan MA. Kalau grasi dan rehabilitasi, MA itu yang memberikan pertimbangan kepada presiden, tapi kalau itu permohonan amnesti dan abolisi yang memberikan pertimbangan dan pendapat sebelum presiden mempertimbangkan dan memutuskan adalah DPR," jelasnya.

Diketahui, setelah permohonan PK dalam kasus penyebaran konten perbuatan asusila ditolak MA. Baiq Nuril kembali menagih janji Jokowi untuk membantu dirinya terlepas dari jeratan hukum. Permintaan tersebut dituliskan Nuril melalui tulisan tangan yang dibubuhkannya dalam secarik kertas.

Dalam surat itu, Nuril meminta Jokowi untuk bisa memenuhi janjinya dengan membebaskan Nuril dari ancaman hukuman penjara.

"Bapak presiden, PK saya ditolak. Saya memohon dan menagih janji bapak untuk memberikan amnesti karena hanya jalan ini satu-satunya harapan terakhir saya," tulis Nuril dalam suratnya, Jumat (5/7/2019).

#MA