Pakar Tata Negara Sebut Kursi Pimpinan MPR Kewenangan Fraksi

Danial
Pakar Tata Negara Sebut Kursi Pimpinan MPR Kewenangan Fraksi
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis dalam diskusi empat pilar MPR ‘Menjaga Politik Kebangsaan, Layakkah Semua Fraksi di Kursi Pimpinan MPR? di Parlemen Senayan, Senin, (8/7/2019).

Jakarta, HanTer - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan bahwa setiap anggota DPR dan DPD berhak mengisi jabatan pimpinan di lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) pada periode 2019 – 2024.

Margarito menjelaskan hal ini dalam diskusi empat pilar MPR ‘Menjaga Politik Kebangsaan, Layakkah Semua Fraksi di Kursi Pimpinan MPR? di Parlemen Senayan, Senin, (8/7/2019).

Menurut Margarito, untuk menduduki pimpinan MPR RI memang kewenangan fraksi-fraksi setiap partai politik yang ada di senayan.

“Tapi secara konstitusional setiap anggota parlemen bisa dipangku oleh semua anggota DPR RI,” tegasnya.

Lanjut Margarito, berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 disebutkan bahwa pimpinan MPR adalah gabungan dari DPD dan DPR RI.

"Jadi, kalau bicara layak atau tidak layak, sekali lagi ini bukan soal hukum. Tapi ini soal politik dan integritas bangsa Indonesia dimasa yang akan datang,” bebernya.

Margarito berharap pimpinan MPR RI mendatang lebih mengambil peran informal menjembatani perbedaan antara lembaga DPR dan DPD itu sendiri, dimana sosok ketua MPR yakni memiliki kekuatan integratif.

“Ketua MPR harus menampilkan diri secara terbuka atas gagasan besar tentang bangsa ini. Terutama ide persatuan badan kesatuan, gorong royong. Bagi saya ini tuntutan yang mesti diaktualisasikan, direalisasikan oleh ketua MPR RI yang akan datang,” pungkasnya.

Dalam diskusi tersebut, Anggota MPR RI Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menegaskan tidak semua fraksi bisa menduduki kursi pimpinan MPR, karena berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan kedua UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPD RI sudah sangat jelas.

“Disitu disebut pimpinan MPR terdiri dari 5 orang. Jadi mari kita jalankan UU ini, kira sekarang sudah mulai lobi-lobi. Silahkan setiap fraksi mengirim orang terbaik mengisi jabatan pimpinan MPR kita,” ujar Hedrawan.