Komisi VII: Kepastian Hukum Jadi Masalah Utama Iklim Investasi di Indonesia

Anugrah
Komisi VII: Kepastian Hukum Jadi Masalah Utama Iklim Investasi di Indonesia
Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika. Foto: DPR

Jakarta, HanTer - Kebijakan hilirisasi industri mineral dan batu bara merupakan upaya untuk meningkatkan nilai tambah bagi sektor energi nasional. Untuk melaksanakan kebijakan proses hilirisasi tersebut diperlukan dukungan investasi dari para investor yang ingin menanamkan modalnya. Meski beberapa paket insentif sudah ditawarkan, namun hingga saat ini investor masih tetap tidak bergeming.

Terkait hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika menilai bahwa bukan paket-paket insentif seperti itu sesungguhnya yang dibutuhkan oleh investor. Menurutnya, permasalahan utama dari iklim investasi di Indonesia adalah masalah kepastian hukum.

“Kepastian hukum itu yang menjadi hal paling penting dari para investor, khususnya investor besar. Ditawarkan harapan keuntungan berapa besarpun kalau masalah kepastian hukumnya tidak baik, maka investor secara alami tidak akan masuk,” ujar Kardaya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Legislator dapil Jawa barat VIII itu menegaskan bahwa masalah kepastian hukum itulah yang seharusnya dijadikan perhatian oleh pemerintah untuk bisa menarik investor guna mendukung terwujudnya hilirisasi mineral dan batubara.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung mengatakan, kegiatan hilirisasi baru sampai pada tahap pengelolaan barang mentah menjadi logam dasar dan belum berlanjut hingga produk setengah jadi ataupun produk jadi.

“Padahal jika kebijakan hilirisasi bahan mentah mineral efektif akan berdampak positif bagi perekonomian dalam bentuk peningkatan nilai tambah dan kesempatan kerja domestik. Ketersediaan bahan baku industri hilir berbasis logam hilir domestik serta penguasaan teknologi dalam pengelolaan mineral,” tutur Tamsil.

Politisi fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu sempat menanyakan kebenaran dari fakta yang ramai diberitakan yaitu tentang adanya kerjasama dengan negara-negara lain dalam mengembangkan proyek hilirisasi  kepada Direktur Utama PT. Inalum.

Dalam kesempatan itu, perwakilan dari Indonesian Mining Assosiation (IMA) menyampaikan masukan yang dapat dipertimbangkan terkait kebijakan strategis hilirisasi mineral dan batu bara, yakni mengenai konservasi atau pemanfaatan sumber daya alam masa kini dan masa yang akan datang, riset teknologi hilirisasi minerba strategi energi bagi industri, dan kebijakan fiskal bagi hilirisasi industri minerba.