Yorrys: Kedekatan Bamsoet-Jokowi Tak Perlu Diragukan

Safari
Yorrys: Kedekatan Bamsoet-Jokowi Tak Perlu Diragukan

Jakarta, HanTer - Anggota tim sukses pemenangan Bambang Soesatyo (Bamsoet), Yorrys Raweyai mengatakan pihaknya masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendukung Bamsoet sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2019-2024.

"Kita tunggu primbon, kedua-duanya bagus namun kita lihat hasil akhirnya. Namun kedekatan Bamsoet dan Jokowi tidak perlu diragukan, misalnya kinerja Bamsoet sebagai Ketua DPR RI mampu menyelaraskan dengan semua kebijakan pemerintahan,”  kata Yorrys dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (7/7/2019).

Menurut dia, restu Jokowi dibutuhkan dalam suksesi kepemimpinan di Golkar misalnya ketika era Aburizal Bakrie, Setya Novanto dan saat ini di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto.

"Kita bisa lihat sejak kisruh di era Aburizal lalu ke Setya Novanto, kemudian ke Airlangga, apakah itu semua tidak ada restu? Restu itu tidak bisa dipungkiri, karena kita ingin bersama-sama pemerintah," ujarnya.

Dia mengatakan, Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, serta Golkar punya komitmen ingin berkarya bersama-sama pemerintah yang sah untuk membangun dan menjaga negara.
 
Memenangkan

Sementara itu, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai restu dari Presiden Joko Widodo menjadi faktor yang bisa membuat calon ketua umum Partai Golkar memenangkan kontestasi dalam musyawarah nasional (munas).

"Saya masih yakin dengan tesis, siapapun yang menang di munas mendatang sangat ditentukan apakah si calon memiliki restu dari kekuasaan atau tidak," kata Burhanudin dalam diskusi bertajuk Dinamika Partai Golkar: Memanas Jelang Suksesi; Membaca Restu Jokowi di Jakarta, Minggu, dilansir Antara.

Dia menilai, dua nama caketum Golkar yang diperkirakan maju dalam munas, yaitu Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo, sama-sama memiliki akses langsung kepada kekuasaan.

Menurut dia, Airlangga merupakan menteri di Kabinet Kerja, ketika terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar membuat Jokowi memberikan semacam dispensasi. "Sebelumnya menteri dilarang menjabat rangkap namun Airlangga diberi pengecualian untuk rangkap jabatan, yaitu sebagai menteri dan ketum Golkar," ujarnya.

Burhanudin mengatakan, Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang posisinya saat ini sebagai Ketua DPR memiliki posisi ketatanegaraan yang sederajat dengan Presiden sehingga punya akses langsung ke Jokowi.