TGPF Dinilai Gagal Ungkap Kasus Penyerangan Novel Baswedan

safari
 TGPF Dinilai Gagal Ungkap Kasus Penyerangan Novel Baswedan

Jakarta, HanTer - Sejumlah pegiat antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi
menilai Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) gagal untuk menyelesaikan kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Karena hingga batas waktu yang telah ditentukan yakni enam bulan pasca resmi didirikan, TGPF tidak dapat mengungkap satu pun aktor yang bertanggung jawab atas penyerangan terhadap Novel.

"Sebab hingga batas waktu yang telah ditentukan yakni enam bulan setelah resmi didirikan, tim tidak dapat mengungkap satu pun aktor yang bertanggung jawab atas cacatnya mata kiri Novel," ujar Wana Alamsyah, anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi di Jakarta, Minggu (7/7/2019).

Wana memaparkan, sejak TGPF dibentuk, pada 8 Januari 2019 oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Pihaknya sudah pesimistis terhadap kinerja TGPF yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan nomor: Sgas/3/I/HUK.6.6/2019.

TGPF beranggotakan 65 orang dan unsur kepolisian mendominasi anggota tim. Tenggat waktu kerja yaitu jatuh pada 7 Juli 2019 atau sekitar enam bulan sejak dibentuk.

"Masyarakat pesimistis karena, pertama komposisi anggota yang berjumlah 53 orang dari Polri. Ketika kasus ini mencuat diduga ada keterlibatan polisi atas serangan terhadap Novel sehingga dikhawatirkan rawan konflik kepentingan" papar Wana yang juga peneliti di Indonesia Corruption Watch (ICW).

Oleh karena itu, sambung Wana, pihaknya menggaungkan dibentuknya Tim Independen kasus Novel yang bertanggung jawab kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tim independen harus terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat sipil yang tepercaya untuk mengawasi kerja kepolisian. Sayangnya, Jokowi seolah-olah melepaskan tanggung jawabnya sebagai panglima tertinggi. Padahal salah satu janji politiknya dalam isu pemberantasan korupsi yaitu ingin memperkuat KPK.

"Kami mendesak Presiden segera membentuk TGPF independen agar menunjukkan keberpihakannya pada pemberantasan korupsi. Tim tersebut harus menyampaikan laporannya kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas," jelasnya.

Asalan dibentuk TGPF Independen, lanjut Wana, karena proses pemeriksaan yang dilakukan TGPF bentukan Kapolri tergolong lambat dan terkesan hanya formalitas. Hal itu terlihat ketika TGPF mengajukan pertanyaan yang repetitif kepada Novel pada 20 Juni 2019. Hasil plesir TGPF ke Kota Malang, Jawa Timur untuk melakukan penyelidikan pun tidak disampaikan ke publik.

 "Ini mengindikasikan keseriusan tim (TGPF) patut dipertanyakan akuntabilitasnya, sebab sejak tim dibentuk tidak pernah ada satu informasi yang disampaikan ke publik mengenai calon tersangka yang diduga melakukan penyerangan," paparnya.

Lebih lanjut Wana mengatakan, dalam konteks waktu penyelesaian, kepolisian dapat menangkap pelaku kasus pembunuhan di Pulomas dalam jangka waktu 19 jam setelah penyekapan korban, sedangkan kasus Novel waktu penyelesaiannya lebih dari dua tahun. Hal ini diduga karena adanya keterlibatan elit atas penyerangan Novel.

Ketiga, tidak adanya transparansi penanganan kasus.  Jika membandingkan dengan kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016 yang menggunakan racun, polisi menyampaikan proses mulai dari tindakan autopsi hingga proses pemeriksaan saksi.

"Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan kasus Novel. Seharusnya kepolisian menangani setiap kasus secara proporsional dan setara agar tercipta keadilan. Karena intimidasi terhadap aktivis antikorupsi bukan hanya kali ini saja," tegasnya.

Wana mengungkapkan, berdasarkan catatan ICW ada 91 kasus yang memakan 115 korban dari tahun 1996-2019. Kasus terakhir menimpa dua komisioner KPK yang diteror menggunakan bom. Wana berpendapat negara tidak hadir dalam upaya melindungi warganya untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi.

Padahal Presiden telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain ICW, anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi adalah KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), LBH Jakarta, YLBHI, Amnesty Internasional dan Change.org.

Teror penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan terjadi pada tanggal 11 April 2017 lalu. Namun, sejak hari pertama pasca teror terjadi hingga saat ini, belum ada kejelasan siapa pelaku dan motif penyerangan tersebut. Akibat penyiraman air keras tersebut Novel harus menjalani operasi di rumah sakit Singapura.

#Kasus   #Novel