Wasekjen PAN Sindir NasDem Kangkangi Hak Prerogatif Presiden

Danial
Wasekjen PAN Sindir NasDem Kangkangi Hak Prerogatif Presiden
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay

Jakarta, HanTer - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan elite Partai Nasional Demokrar (NasDem) seperti mengangkangi hak prerogatif Jokowi sebagai calon kepala negara.

Menurut Saleh hak prerogatif presiden haruslah dihargai, dan Partai Amanat Nasional (PAN) partai yang lahir dari reformasi yang tahu diri, sehingga menyindir NasDem sebagai salah satu partai di koalisi Jokowi dinilai gerah terkait isu bergabungnya eks partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Di mana ini kan hak prerogatif presiden. Tetapi yang banyak komentar itu orang yang tidak mempunyai hak prerogatif itu betul tidak? Contoh NasDem," ujar Saleh kepada wartawan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2019).

Saleh mengungkapkan sikap ambigu partai koalisi Jokowi. Di satu pihak menyatakan penolakan. Namun, di waktu berbeda justru koalisi partai Prabowo diajak komunikasi.

"Ya, kalau kita enggak mau bergabung dan enggak mau tambah penumpang lagi, ngapain ditawar-tawari," beber Saleh.

Sebelumnya, penolakan mengenai bergabungnya koalisi Prabowo ke pemerintahan Jokowi dengan kursi menteri dijawab oleh elite Nasdem. Anggota Dewan Pakar Partai NasDem, Teuku Taufiqulhadi, menyindir rencana PAN jika ingin bergabung gerbong pemerintahan.

Sebab, yang diketahuinya sikap PAN kerap setengah hati terlihat pada lima tahun belakangan masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Usai Pilpres 2014, PAN di tengah jalan bergabung ke koalisi pemerintah dan mendapatkan satu kursi menteri. Namun, belakangan di Pilpres 2019, berseberangan pilihan dengan menjagokan pasangan Prabowo-Sandiaga.

"Kita sudah ada pengalaman sebelumnya. Bagaimana misalnya partai yang tidak ikhlas bergabung. Ketika PAN bergabung, menurut saya setengah-setengah," ujar Taufiq di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).