Undang-Undang Mandeg, Pemerintah Jadi Pemalas

Danial
Undang-Undang Mandeg, Pemerintah Jadi Pemalas
Diskusi Empat Pilar MPR dengan Tema : ‘Peran MPR dalam Memperkuat Sistem Presidensial’ di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2019).

Jakarta, HanTer - Pakar Politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menilai ada hal yang  menarik dalam sistem presidensial. Karena ketika presiden sangat power pool atau istilahnya kekuasaan ada di tangan presiden, parlemen dalam konteks tertentu agak sulit bekerja sama dengan pihak eksekutif.

Ujang mencontohkan, ketika banyak undang-undang yang tidak terealisasi atau tidak terselesaikan, dalam konteks tertentu pemerintahnya juga agak-agak sulit dan agak malas-malasan, ini menjadi penting.

“Kedua catatan saya, ketika tadi sangat kuat dalam kontek powernya. Oleh karena itu di legislatif sangat kesulitan dalam konteks tertentu untuk mengontrol, mengawasi termasuk untuk menggunakan tiga fungsi parlemen,” tandas Ujang dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan Tema : ‘Peran MPR dalam Memperkuat Sistem Presidensial’ di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2019).

Namun yang paling penting, sambung Ujang, dalam catatan dirinya sekarang ini presiden bisa melakukan apapun dalam sistem presidensial ini. Termasuk Hak Prerogatif dalam menentukan menteri.

“Hak prerogatif dari  presiden ini tidak ada yang bisa menggugat. Namun persoalannya adalah ketika kita sudah sepakat pemilu langsung 2004 lalu terjadi sebuah koalisi, katakanlah koalisi gemuk, koaliasi  besar sejak 2004 yang lalu hingga hari ini. Hari ini kita akan enam puluh persen lebih. Itu sudah  menciptakan sebuah sistem yang memang kuat, bukan hanya kuat di eksekutif tetapi juga kuat di legislatif,” paparnya.

Lanjut Ujang, hal yang penting dari ini semua adalah,  bagaimana kuatnya presiden dalam kaitannya dengan Pemilu. Presiden membawahi juga kepolisian, misalkan  tentara hari ini di bawah kemenhan tapi polisi hari ini di bawah presiden. Di luar negeri polisi di bawah kementerian.

“Ketika saya tanyakan kepada Polisi, itu mereka tidak mau dibawah Kemendagri atau kementerian yang lain. Dia bilang mau aada Kementerian Khusus tersendiri,” ujarnya.

Selain itu, ketika presiden yang sudah kuat kemudian didukung parlemen yang kuat juga, maka maka kekuasaan cenderung korup.

“Bukan berarti kita mengatakan bahwa si A dan si B itu korup. Misalkan anggota itu korup. Jadi kalau kekuasaannya dominan juga maka korupnya akan lebih dominan,” pungkas Ujang.