Bungkam Dunia Pers, RUU KUHP Harus Ditolak

Safari
Bungkam Dunia Pers, RUU KUHP Harus Ditolak
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tengah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dianggap bisa mengancam kebebasan pers. Dalam draf revisi KUHP yang dinilai bisa mengancam kerja pers ada pada Pasal 309 dan Pasal 310.

Pasal 309 ayat (1) dalam draf RKUHP per 10 Januari berbunyi: Setiap orang yang menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun ataupidana denda paling banyak kategori III.

Ketua Dewan Pertimbangan Barisan Relawan Nusantara, Mohamad Jokay Castroeni Almayda mengatakan, keberadaan pers harus dilindungi dan diberikan kebebasan. Karena pers merupakan pilar ke empat demokrasi. Oleh karena itu bila ada pihak, meskipun itu presiden sekalipun jika membungkam pers maka artinya dia adalah musuh demokrasi yang harus dilawan.

"RUU KUHP tersebut harus ditolak. DPR sebagai wakil rakyat harus berani bersuara lantang menolaknya. Jika RUU itu disahkan menjadi UU maka negara tak lagi punya alat kontrol," tegasnya.

Jokay menduga adanya RUU KUHP yang akan memberangus kebebasan pers ditujukan untuk mengontrol pers agar tak lagi kritis. "Jika kritik berujung pada pengaduan ke pihak berwajib itu bukan kritik membangun atau pelajaran, tapi pembungkaman," tandasnya. 

Anti Kritik

Sementara itu, Direktur Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya, Romi Syahril, S.Sos, MM mengatakan, harusnya rancangan KUHP tidak mengancam kebebasan pers. Karena selama ini pers dalam melakukan tugasnya selalu dilindungi oleh undang-undang. Artinya awak media dimanapun mereka meliput sesuai dengan fakta dan data dan hasil reportasenya untuk diberitakan. 

"Jadi kalau rancangan KUHP tersebut hendak menghentikan atau memberangus kebebasan pers sama sekali tidak bisa dibenarkan. Jika benar akan memberangus kebebasan pers maka pemerintah saat ini tidak siap akan kritik," ujar Romi Syahril kepada Harian Terbit, Kamis (4/7/2019).

Menurut dia, pada dasarnya kritik adalah sangat bermanfaat. Kritik akan mendorong kinerja pemerintah lebih baik lagi. Sehingga jika ada yang kurang cocok dengan masyarakat melalui kritik yang disampaikan pers bisa menjadi lebih baik lagi. Oleh karenanya jika dalam rancangan KUHP ada upaya untuk memberangus pers maka terkesan pemerintahan saat ini kebakaran jenggot terhadap pihak - pihak yang kritis. 

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wenseslaus Manggut mengatakan pemerintah dan DPR harus melihat bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, merupakan undang-undang lex spesialis. Pria yang akrab disapa Wens itu menyebut Undang-Undang Pers, dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan sejauh ini sudah bekerja dengan baik. 

"Orang-orang yang keberatan dengan berita sering juga datang ke Dewan Pers dan diselesaikan di sana masalahnya, dengan mekanisme undang-undang pers," kata dia dalam kesempatan yang sama. 

Wens menilai revisi KUHP yang bergulir di DPR justru ingin mengembalikan permasalahan dalam pemberitaan ke ranah pidana. Padahal, kata Wens masyarakat dan media merasa penyelesaian masalah pemberitaan sesuai dengan Undang-Undang Pers merupakan mekanisme yang baik.

#RUU   #KUHP   #pers   #hoax