Setelah Tarif Bea Meterai Naik Jadi Rp10.000, Harga BBM, Listrik dan Pajak Bakal Ikut Naik

Safari
Setelah Tarif Bea Meterai Naik Jadi Rp10.000, Harga BBM, Listrik dan Pajak Bakal Ikut Naik

Jakarta, HanTer - Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang (RUU) bea meterai kepada DPR RI. Dalam rancangan tersebut, diajukan perubahan tarif bea meterai menjadi Rp 10.000. Dengan demikian tarif bea meterai menjadi satu tarif yang sebelumnya ada dua tarif, Rp 3.000 dan Rp 6.000.

Pengamat ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengatakan, perubahan tarif bea materai ini dilakukan Jokowi melalui Menkeu Sri Mulyani guna untuk menyelamatkan APBN 2019.

"Selain akan menaikan tarif harga bea meterai juga akan menaikkan tarif dasar listrik dan harga BBM semua jenis," ujar Salamuddin Daeng kepada Harian Terbit, Kamis (4/7/2019).

Daeng menyebut, dengan kenaikan harga secara langsung maka akan menaikkan pajak yang diterima pemerintah. Oleh karena itu menaikkan tarif harga bea materai, BBM dan listrik memang tidak ada pilihan lain yang bjsa dilakukan pemerintah. 

Selain itu, ke depan juga pemerintah akan menaikkan harga atau sewa atas penggunaaan infrastruktur seperti jalan berbayar, pelabuhan, bandara, jalan tol, dan lainnya. "Menaikkan berbagai harga kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan akan secara langsung menambah penerimaan negara dari pajak," tandasnya.

Daeng mengungkapkan, nantinya pemerintah juga akan menaikkan berbagai bentuk pungutan baik pajak maupun bukan pajak. Kenaikan harga jasa-jasa yang diberikan pemerintah seperti SIM, STNK, ijin usaha, sertifikat tanah, kontrak SDA, signature bonus dan lainnya. Selain itu juga akan menaikkan harga harga barang yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah seperti menaikkan harga rokok dengan kenaikan cukai rokok. 

Meterai Palsu

Pengamat kebijakan publik dari Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) M Aminudin mengatakan, kenaikan tarif harga bea meterai memang sudah bisa ditebak. Kenaikan dilakukan karena utang pemerintah Indonesia yang sudah jatuh tempo dan besarnya pengeluaran negara. Sementara pemasukan negara makin menyusut dan defisit neraca perdagangan makin besar.

"Menaikkan harga berbagai macam kebutuhan seperti bea meterai, pajak, restribusi, BBM, gas, listrik, dan sebagainya pasti akan memukul ekonomi sektor riil," jelasnya.

Aminudin memaparkan, di antara biaya tinggi atau hight cost yang dibuat rezim Jokowi adalah kenaikan tarif bea materai yang kenaikannya sangat drastis mencapai sekitar 80%. Oleh karenanya kenaikan tarif bea materai tergolong ugal-ugalan. Karena transaksi dan dokumen jual beli sederhana itu dari mulai kwitansi sampai, akta, perjanjian sekurangnya membutuhkan 3 meterai. Apalagi transaksi besar bisa lebih dari 5 materai. 

"Ini akan berdampaknya maraknya materai palsu. Teknologi cetak Tiongkok sudah banyak piranti pemalsu seperti materai dengan sempurna sehingga teknologi forensik belum bisa bedakan yang asli dan palsu," paparnya.

Terpisah, pemerhati masalah sosial masyarakat, Frans Immanuel Saragih mengatakan, kenaikan tarif bea meterai mengindikasikan bahwa negara memerlukan pemasukan yang lebih besar dari sektor pajak termasuk bea materai tersebut.

Frans menilai, dengan rencana kenaikan tarif bea meterai menunjukkan kas negara dalam kondisi memerlukan tambahan dana. Pada waktu sebelumnya bea materai Rp1 juta ke atas dikenakan Rp6000 dan di bawah Rp 1 juta sebesar Rp3000. Apakah pantas dengan rencana yang baru transaksi Rp800 ribu dikenakan biaya materai Rp10ribu? Berapa persen yang diambil untuk itu jika transaksi diatas Rp100 juta’

Kebijakan Aneh

Hal senada disampaikan aktivis Prodem, Andrianto, menurutnya kenaikan tarif bea materapi merupakan kebijakan aneh. “Bukankah materei ini berkait sama kalangan menengah ke bawah. Jadi sangat jelas jika Sri Mulyani sudah  kehilangan kreatifitas.Ujungnya rakyat lagi yang dikorbankan.

Pengamat politik Edi Humaidi berpendapat, usulan Menkeu menaikkan tarif bea materai disaat situasi ekonomi seperti saat ini tidak tepat. Saat ini rakyat sudah terbebani dengan kebutuhan hidup yang makin tinggi. Mau ditambah lagi akan menaikkan bea materai.

“Tidak semua orang menggunakan materai, kalau dinaikkan tetap tidak pas momentumnya. Menkeu tidak punya sensistifitas kalau tetap memaksakan usulan ini. Masih banyak cara lain untuk menambah pemasukan Negara, Misalnya asset-aset koruptor yang belum disita. Belum lagi nanti BBM dan listrik naik, makin sempurnah penderitaan rakyat,” papar Edi.

Penyederhanaan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Rabu (3/7/2019), mengemukakan, peningkatan tarif ini juga sebagai penyederhanaan tarif bea meterai yakni menjadi satu tarif yang sebelumnya ada dua tarif, Rp 3.000 dan Rp 6.000.

Bea meterai sendiri ditetapkan sejak tahun 1985. Pada tahun 1985, tarif bea meterai sebesar Rp 500 dan Rp 1.000. Sesuai undang-undang yang berlaku, maksimal peningkatan tarifnya sebatas 6 kali lipat dari tarif awal.

"Sebagaimana yang diketahui pasal 3 undang-undang bea meterai tahun 1985, mengatur peningkatan tarif bea meterai maksimal hanya 6 kali dari tarif awal pada tahun 1985 yaitu Rp 1.000 dan Rp 500," jelas Sri Mulyani.
 
Pada tahun 2.000, tarif bea meterai dimaksimalkan menjadi Rp 3.000 dan Rp 6.000. Hingga saat ini, ada kenaikan tarif bea meterai karena sudah mencapai tarif maksimal dari ketetapan undang-undang tahun 1985 tentang bea meterai.

"Penetapan tarif tertinggi bea meterai ditetapkan pada tahun 2.000 yaitu menjadi Rp6.000 dan Rp3.000. Dan tidak dapat ditingkatkan lagi karena batasan undang-undang," paparnya.