KontraS Temukan 643 Kasus Kekerasan oleh Polisi, Pengamat: Bukan Saatnya Lagi Menggunakan Cara-cara Primitif 

Harian Terbit/Safari
KontraS Temukan 643 Kasus Kekerasan oleh Polisi, Pengamat: Bukan Saatnya Lagi Menggunakan Cara-cara Primitif 

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menemukan 643 kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri, baik dari tingkat Polsek hingga Polda sepanjang Juni 2018 hingga Mei 2019. Tindakan kekerasan yang dilakukan pihak kepolisian beragam seperti penembakan, penyiksaan, penganiayaan dan lain-lain. 

Menanggapi temuan KontraS terkait kekerasan yang dilakukan polisi, pengamat kepolisian dari Institut for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengatakan, secara umum hingga usia polisi saat ini 73 tahun penanganan keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang dilakukan polisi sudah cukup bagus. Masalahnya yang saat ini dihadapi polisi adalah pada penegakan hukum.

"Ada semacam superioritas di tubuh Polri dalam penanganan penegakan hukum. Ditambah tidak adanya institusi yang kuat untuk mengawasi kinerja Polri," ujar Bambang Rukminto kepada Harian Terbit, Selasa (2/7/2019).

Dia menilai, adanya cara-cara dan penggunaan kekerasan dalam penegakan hukum oleh polisi menunjukkan ada kelemahan. Tidak dipungkiri bahwa proses penyidikan kasus oleh Polri masih menggunakan cara-cara lama. Kepolisian masih menitikberatkan pada pengakuan saksi dan tersangka daripada mencari bukti-bukti. 

"Ini yang seharusnya semakin dihindari oleh kepolisian modern. Penggunaan kekerasan itu bukan cara modern seperti jargon Kapolri, tetapi cara primitif untuk mengungkap kasus," tegasnya.

Bambang pun membandingkan di negara-negara maju dalam penegakan hukum. Negara-negara maju sudah semakin meninggalkan penggunaan kekerasan dan penyiksaan dalam proses penyidikan. Karena penyiksaan tentunya melanggar HAM, dan harus semakin dihindari. Oleh karena itu proses hukum bagi pelanggar HAM harus dilakukan demi supremasi hukum.

Bambang mengakui, beberapa kasus seperti salah tembak, salah tangkap dan lainnya memang berujung pada proses hukum bagi oknum yang melakukannya. Tapi proses tersebut sangat kecil sekali dan rata-rata hanya diselesaikan secara etik dan sanksi internal. Hal inilah yang sering mengganggu rasa keadilan bagi masyarakat. Walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh oknum. 

"Tak ada catatan kasus seperti itu masuk ke pengadilan umum. Rata-rata selesai di Propam. Terakhir yang menjadi perhatian publik adalah sidang pasca kerusuhan Semanggi 1998 yang mengakibatkan beberapa mahasiswa meninggal. Harusnya oknum itu mendapatkan hukuman etik, penjara sampai juga dengan pemecatan, tergantung kadar kesalahan," paparnya.

Catatan Serius

Sementara itu, pengamat hukum dari Universitas Nasional (Unas) Dr Ismail Rumadan mengatakan, tidak sepantasnya polisi melakukan kekerasan, maupun penangkapan sewenang-wenang terhadap masyarakat yang tidak memiliki alasan hukum yang jelas. Oleh karena itu kasus kekerasan yang terjadi berdasarkan temuan KontraS tersebut harus menjadi catatan serius untuk mengevaluasi kinerja polisi.

"Sebab dari mana logikanya polisi yang bertugas melindungi masyarakat tapi bertindak secara sewenang-wenang melakukan kekerasan terhadap masyarakat tanpa alasan hukum yang jelas," ujarnya.

Kordinator KontraS, Yati Adriyani mengatakan, sepanjang Juni 2018 hingga Mei 2019, pihaknya  menemukan 643 kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri, baik dari tingkat Polsek hingga Polda. Tindakan kekerasan yang dilakukan pihak kepolisian beragam seperti penembakan, penyiksaan, penganiayaan dan lain-lain. 

"643 peristiwa kekerasan oleh kepolisian seperti penangkapan sewenang-wenang yang mengakibatkan korban luka dan tewas," kata Yati dalam diskusi yang bertema 'Netralitas, Diskresi dan Kultur Kekerasan Masih Menjadi Tantangan Polri' di kawasan Cikini, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Yati memaparkan, laporan ini disusun berdasarkan pemantauan dan advokasi yang dilakukan oleh KontraS sepanjang kurun setahun terakhir. Laporan ini mengggunakan parameter hak asasi manusia, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan. "Termasuk Peraturan Kapolri (Perkap)," ujar Yati.

Yati melanjutkan, laporan tersebut terbagi dalam tiga hal, pertama KontraS menyoroti adanya keterlibatan aparat kepolisian dalam praktik penyiksaan dalam menafsirkan dan menggunakan diskresi. Kesewenangan ini mengakibatkan korban luka dan tewas.

"Kemudian KontraS menyoroti adanya kekerasan dalam penanganan ekspresi warga dalam demonstrasi. KontraS menilai hal itu bertentangan dengan fungsi Polri untuk melindungi masyarakat," tutur Yati.

Tak cuma itu, Yati menambahkan, pihaknya juga menilai lembaga pengawas internal dan eksternal lemah dalam menjalankan fungsi korektif atas tindakan dan kebijakan institusi kepolisian yang tidak sesuai ketentuan.