Pasca-Pilpres Rekonsiliasi Penting untuk Membangun Kekuatan Bangsa

Safari
Pasca-Pilpres Rekonsiliasi Penting untuk Membangun Kekuatan Bangsa
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Baidhowi dalam diskusi publik bertema "Urgensi Rekonsiliasi Pasca Pilpres" yang diselenggarakan oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI) bersama KAMPUD di kantor KMI, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2019)

Jakarta, HanTer - Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Baidhowi menilai, diperlukan rekonsiliasi pasca pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 untuk menjadi satu kesatuan bangsa. Apalagi ada persoalan bangsa Indonesia yang sangat besar yang harus diurus oleh Joko Widodo (Jokowi).

“Rekonsiliasi bukan berarti Jokowi tidak mampu mengatasinya karena sudah terbukti selama 5 tahun terakhir beliau mampu memimpin Indonesia. Tetapi kalau ini diusung dan didukung bersama-sama maka akan menjadi sebuah kekuatan dalam membangun Indonesia,” tutur Ahmad Baidhowi dalam diskusi publik bertema "Urgensi Rekonsiliasi Pasca Pilpres" yang diselenggarakan oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI) bersama KAMPUD di kantor KMI, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2019)

Terkait dengan belum adanya ucapan selamat dari Prabowo Subianto kepada Jokowi, meski sangat disayangkan namun ia menganggap hanya persoalan waktu saja. “Kami tetap berhusnudzon bahwa ini soal waktu saja terkait kapan Prabowo memulai rekonsiliasi,” ujar Ahmad Baidhowi.

Sementara itu, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego menuturkan rekonsiliasi diperlukan guna membangun bangsa pascakontestasi pilpres yang meninggalkan polarisasi di tengah masyarakat. Hanya saja, dengan pergeseran politik yang terjadi saat ini, dari yang sifatnya kultural menjadi sangat struktural berdampak pada orientasi yang sifatnya transaksional.

"Struktural itu bicara soal siapa mendapat apa. Karena tidak mungkin ikut dalam pemerintah, tidak mungkin memberi dukungan tanpa imbalan. Atau yang saya bilang tidak ada makan siang gratis," ujarnya.

Menurut Samego, di samping politik struktural di dalam mewujudkan rekonsiliasi, budaya politik di Indonesia juga masih melanggengkan budaya patrimonial demokrasi atau demokrasi yang percaya kepada elite. Sehingga rekonsiliasi bagaimanapun akan sangat bergantung kepada sikap dari elite.

"Tidak pada individual demokrasi, sehingga bisa kita lihat hampir di semua parpol, peran elite itu sangat menentukan. Rekonsiliasi yang sesungguhnya itu memang karena tidak bisa dilepaskan dari akar budaya politik di mana semuanya tergantung pada leader," ungkapnya.

Samego menilai, untuk mewujudkan rekonsiliasi dibutuhkan tokoh yang netral. Namun, lanjut Samego, Indonesia tidak memiliki tokoh lintas kelompok yang dapat menengahi semua golongan, utamanya yang dapat menjadi penengah antara kedua kubu.

Samego pun mengkhawatirkan polarisasi yang dibiarkan begitu saja akan mengganggu kelangsungan pembangunan ke depan. Untuk itu, ia mengingatkan rekonsiliasi harus segara diwujudkan guna menghadapi tantangan global dan perkembangan zaman, yang diakomodasi salah satunya melalui kebijakan-kebijakan publik.

"Persoalan yang dihadapi oleh pemerintah sekarang agar politik berubah cepat bukan hanya pada konflik kekuasaan tapi pada public policy. Jadi politik bergeser dari rebutan kuasa, sekarang pada rebutan membuat kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak," paparnya.