Penerapan PPDB Zonasi, Diskusi FMB9: Belum Bisa Dilaksanakan Full Saat Ini

romi
Penerapan PPDB Zonasi, Diskusi FMB9: Belum Bisa Dilaksanakan Full Saat Ini
Diskusi FMB9 terkait Dibalik Kebijakan Zonasi/ rom

Jakarta, HanTer - Pro dan kontra terkait penerapan sistem zonasi sekolah terus bergulir. Maklum, banyak yang menikmati sistem tersebut, namun banyak pula yang merasa dirugikan karena NEM tinggak dikalahkan oleh rumah terdekat dengan sekolah yang dituju.

Jelas, ini membuat keprihatinan banyak pihak. Salah satunya, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjeifudian yang mengkritisi kebijakan pemerintah terkait sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi atau tempat tinggal. 

Dikatakannya, terdapat sejumlah masalah yang harus diperbaiki pemerintah agar program tersebut baru bisa diterapkan pada tahun 2024 mendatang.

“Menurut saya, sebetulnya belum bisa dilaksanakan full saat ini, mengingat situasi dibeberapa daerah datanya menunjukan bahwa pemerataan dari sisi sarana prasarana, daya tampung, kualitasnya, ketersediaan guru, itu menyebabkan adanya daerah daerah yang masih blank spot (tidak masuk zonasi)," katanya, dalam diskusi FMB9 bertajuk "Di balik Kebijakan Zonasi" di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019).

Ia menjelaskan, DPR melakukan kunjungan kebeberapa daerah untuk mengetahui aplikasi atau penerapan kebijakan yang dikeluarkan lewat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 tahun 2018. 

Alhasil, banyak penerapan kebijakan yang belum bisa diterapkan secara merata disejumlah daerah. 

Selain itu, ia menjelaskan masih ada sekitar 1.833.323 sekolah mulai tingkat SD, SMP, SMA yang kondisi bangunannya rusak. Termasuk jumlah guru yang masih kekurangan sekira 900 ribu tenaga pengajar dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Nah, berarti ini kita harus tuntaskan dulu. Jangankan kita mau menjadikan seluruh sekolah favorit semuanya? Setidak tidaknya standard pelayanan minimalnya. Dan berarti kan guru guru masih berkonsentrasi di daerah tertentu. Jadi ini harus diperhatikan pemerataannya," jelasnya.

Bukan itu saja, Hetifah juga menyinggung efek dari penerapan PPDB Zonasi adanya oknum jual beli Kartu Keluarga untuk mendaftar ke Sekolah Favorit.

Sedangkan, Staf Ahli Mendikbud, Chatarina Muliana Girsang mengatakan perlu juga melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pihak pemda serta pihak sekolah.

Sementara, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan AntarLembaga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Hari Nurcahya Murni mengungkapkan negara wajib hadir dan wajib belajar 12 tahun merupakan komitmen bersama. 

Begitu pula anggota Ombudsman Ahmad Suadi menambahkan sistem zonasi dibutuhkan penyempurnaan. Misalnya, supaya tidak antri, perlunya informasi online. Termasuk antre-antre harus diselesaikan. Kalau ada yang mau datang antre dan harus dilayani.  

#Diskusi   #FMB9   #Zonasi   #Belum   #Bisa