TAJUK: Harapan Rakyat Untuk Presiden dan Wapres Terpilih

***
TAJUK: Harapan Rakyat Untuk Presiden dan Wapres Terpilih

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk calon presiden dan calon Wakil Presiden, Calon presiden terpilih diminta untuk fokus membangun bangsa dan menunaikan janji-janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat.

Jokowi dan Ma’ruf Amin diminta untuk segera merumuskan arah baru dari perjalanan panjang pemerintahan selama selama lima tahun ke depan. Tujuannya jelas  untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Supaya jalannya pemerintahan berjalan dengan benar tentu rakyat harus cerdas mengawasi serta menagih janji-janji politik yang disampaikan pada saat kampanye maupun pada saat debat publik.

Selain itu, di awal pemerintahan meneruskan periode kedua ini jangan pernah sedikitpun berfikir untuk kelanjutan kekuasaan di pemilu berikutnya, hal tersebut hanya akan mengganggu fokus dalam menjalankan tugas dengan baik, menjadi racun dan membuat gagal.

Rakyat berharap presiden terpilih  fokus pada program percepatan pembangunan 5 tahun ke depan. Calon presiden terpilih harus membangun kepercayaan dengan kabinet yang akan berlayar satu perahu selama 5 tahun ke depan. Konsolidasikan para menteri, gubernur, bupati/walikota, camat sampai kepala desa/lurah apa yang menjadi visi misi serta program-program prioritas yang harus dijalankan lima tahun ke depan.

Pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito, mengatakan, hiruk-pikuk Pemilu capres memang hangat. Namun yang paling penting menurut dia adalah sosok yang bisa menumbuhkan harapan dari pemikiran dan visi misinya.

Rakyat butuh pemimpin yang bisa menjadi teladan, teruji kredibilitasnya, serta mampu menumbuhkan harapan baru karena dengan pemimpin seperti itulah, rakyat akan pulih kepercayaannya dalam mengharapi tantangan kedepan.

Ditambahkannya, harapan masyarakat menjadi penting karena kepercayaan rakyat pada pemerintah, parlemen, juga lembaga hukum makin parah. Akibatnya penyelenggaraan negara menjadi tidak efektif dan mengganggu jalannya demokrasi. Kepercayaan rakyat inilah yang harus didapatkan oleh presiden yang akan terpilih. 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap presiden terpilih hasil Pemilu 2019 punya fokus kepada pembangungan sumberdaya manusia (SDM). Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, pembangunan SDM sangat penting agar manusia Indonesia bisa bersaing secara global.

Di sisi lain, Hariyadi menilai pembangunan SDM tersebut harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja untuk menampung besarnya jumlah penduduk Indonesia.

Tugas  yang paling utama presiden terpilih yaitu menyatukan kembali masyarakat yang sudah terpecah dan terbelah.  Artinya presiden dan wakil presiden terpilih harus melakukan langkah-langkah kongkrit untuk melakukan rekonsiliasi. Dengan rekonsiliasi nasional, perpecahan akan terhindarkan dan persatuan serta kesatuan akan terjaga.

Setelah berhasil menyatukan masyarakat yang terbelah, maka langkah berikutnya yang paling penting bagiamana presiden dan wakil presiden terpilih mampu menyelesaikan dan membayar utang negara yang jumlahnya Rp 5000 triliun lebih. Karena saat ini dan kedepan tidak mungkin bangsa ini terus menerus berhutang untuk pembangunan. Oleh karena itu persoalan hutang negara jangan dianggap enteng dan remeh.

Harapan rakyat terhadap presiden baru periode 2019 – 2024, harus memiliki kemampuan memperbaiki kondisi pembangunan negara yang berdaulat. Karena pembangunan negara saat ini sangat tidak merata, di salah satu daerah pembangunan berjalan pesat namun di daerah yang lain pembangunan belum berjalan, bahkan untuk sekedar aliran listrik pun beberapa daerah belum mendapatkannya. Untuk itu perlu langkah pasti dari Presiden untuk meratakan pembangunan.

Harapan kepada presiden dan wakil presiden pasca putusan MK maka harus lakukan kebijakan yang benar-benar pro rakyat. Selain itu swasembada pangan juga harus direalisasikn 5 tahun kedepan dan kurangiimpor. Presiden mendatang juga untuk tidak takut kepada tekanan partai pendukung.

Tentu Presiden mendatang harus memilih menteri yang kompeten, punya integritas dan jelas rekam jejaknya.