Menolak Pimpinan KPK dari Kejaksaan dan Unsur Kepolisian

Safari
Menolak Pimpinan KPK dari Kejaksaan dan Unsur Kepolisian

Jakarta, Hanter - Panitia seleksi calon pimpinan (pansel capim) KPK menyatakan, sejak 17-27 Juni 2019sudah ada 59 orang yang mendaftarkan sebagai capim KPK 2019-2023 hingga hari ini. Sejumlah kalangan meminta capim KPK periode mendatang harus dari kalangan masyarakat sipil atau aktivis antikorupsi yang tidak punya kepentingan, bukan dari unsur Kejaksaan dan Kepolisian.

Koordinator KAKI (Komite Anti Korupsi Indonesia) Arifin Nur Cahyo mengatakan, pimpinan Komisi Pembatasan Korupsi (KPK) ke depan lebih baik dari kalangan aktivis. Karena kalangan aktivis akan bekerja memberantas korupsi tanpa kepentingan. Sehingga akan lebih fokus untuk membersihkan Indonesia dari budaya korupsi.

"Kalau calon dari polisi itu lebih baik jangan jadi capim KPK. Jangan sampai ada kepentingan dalam pemberantasan korupsi nantinya," ujar Arifin kepada Harian Terbit, Jumat (28/6/2019).

Arifin menuturkan, pimpinan KPK mendatang harus orang yang benar - benar jauh dan bebas dari kepentingan manapun. "Hal itu dilakukan agar pemberantasan korupsi berjalan maksimal dan tidak pandang bulu," tandasnya.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, KPK dibentuk dari hasil reformasi,  karena pada waktu itu, yang namanya aparat kepolisian dan Kejaksaan tidak bisa diharapkan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu KPK diperuntukkan untuk masyarakat sipil dalam memberantas korupsi. Karena hanya masyarakat sipil yang dalam kinerjanya bisa lepas dari berbagai kepentingan.

"Itu artinya, dalam rekruitment seleksi KPK, bukan berasal dari aparat hukum seperti kepolisian dan kejaksana. Karena kedua lembaga ini kalau ingin melakukan pemberantasan korupsi maka lebih di institusi lembaga mereka saja," jelasnya.

Uchok menilai jika banyak anggota polisi yang mendaftar menjadi capim KPK maka diprediksi KPK bisa bubar. Dengan banyaknya anggota polisi menjadi capim KPK juga akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap KPK bisa pudar dan hilang. Oleh karena itu pimpinan KPK mendatang harus dari kalangan jurnalis, LSM, advokat, dan lain lainnya. Sehingga dalam kinerjanya nanti bisa lepas dari intervensi.

Bukan Titipan

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro demokrasi (Prodem), Syafti Hidayat mengatakan, pimpinan KPK mendatang harus dari tokoh anti korupsi yang berani dan jelas rekam jejaknya. Pimpinan KPK mendatang tidak boleh titipan kelompok manapun. Selain itu pimpinan KPK mendatang harus berani menumpas kasus kasus korupsi yang besar seperti kasus BLBI, Bank Century dan lainnya.

"Dan pimpinan KPK ke depan harus berani menumpas kasus korupsi tanpa tebang pilih dan pilih tebang," jelasnya.

Syafti menyebut, jika ada anggota polisi yang menjadi pimpinan KPK maka lebih baik Novel Baswedan yang menjadi pimpinan KPK. Karena Novel Baswedan sudah jelas rekam jejaknya dalam menumpas korupsi. Sementara rekam jejak 9 perwira polisi yang jmenadi capim KPK belum jelas. Oleh karena itu  harus dibuka dahulu ke publik rekam jejak 9 perwira polisi tersebut agar terang benderang. Sehingga tidak terkesan membeli kucing dalam karung.

Pengamat hukum dari Universitas Al Azhar Jakarta, Prof Suparji Ahmad mengatakan, pansel Capim KPK harus kerja profesional agar dapat menghasilkan pimpinan KPK yang terbaik. 

Terkait ada 9 perwira polisi yang mendaftar capim KPK, Suparji menilai, 9 perwira polisi yang sudah mendaftar menjadi capim KPK tersebut memiliki peluang yang sama dan ketika ada diantara mereka yang  terpilih diharapkan bisa independen dan profesional. 

Suparji pun menyebut, jika di antara polisi tersebut menjadi pimpinan KPK tentunya ada kepentingan. Tetapi budaya di KPK akan sangat mempengaruhi kinerja pimpinan KPK dan pengawasan publik akan mempengaruhi sikap dan tindakannya.

#KPK   #polri   #kejaksaan   #korupsi