Gerindra Bantah Prabowo-Jokowi Bertemu di Bangkok

Sammy
Gerindra Bantah Prabowo-Jokowi Bertemu di Bangkok

Jakarta, HanTer - Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani Partai Gerindra menegaskan hingga saat ini, pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), belum ada pertemuan antara calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dengan calon presiden terpilih Joko Widodo.

Pernyataan ini ditegaskan Ahmad Muzani terkait adanya kabar yang menyebutkan Prabowo telah bertemu Jokowi di Bangkok, Thailand.

"Pertemuan Prabowo dengan Jokowi di Bangkok, sampai hari ini kami tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar ada pertemuan tersebut," kata Muzani di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Jumat (28/6/2019).

Menurut Muzani, kabar tersebut merupakan rumor yang tidak diketahui sumbernya dan beredar sangat massif di berbagai macam pemberitaan di media sosial.

Dia menegaskan, Prabowo berjanji kebijakan yang bersifat strategis seperti pertemuan dengan Jokowi akan didiskusikan terlebih dahulu dengan partai politik yang mengusung Prabowo-Sandi meskipun koalisi Indonesia Adil Makmur telah dibubarkan.

"Pertemuan dengan Jokowi adalah bagian dari langkah strategis sehingga kalau itu dilakukan pasti beliau akan berkonsultasi. Saya memastikan bahwa pertemuan itu tidak pernah terjadi," ujarnya.

Kesepakatan

Sementara itu, anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade membantah informasi bahwa sudah ada kesepakatan atau deal politik antara Partai Gerindra atau kubu Prabowo-Sandiaga dengan kubu Jokowi-Ma'ruf.

"Sampai saat ini, Gerindra tidak ada satupun kesepakatan. Itu tidak benar. Tidak ada deal-deal politik antara Prabowo dengan pihak lain. Jika ada rumor, itu tidak benar," kata Andre dalam diskusi Nalar Konstitusi Progresif vs Nalar Konstitusi Kalkulator di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jakarta, Selasa, seperti dilansir Antara.

Juru bicara BPN Prabowo-Sandi ini menyebutkan, menjelang pengumuman hasil gugatan di MK, pihaknya sudah mendapatkan laporan perihal adanya deal-deal politik antara Gerindra dengan kubu Jokowi. "Deal politik tersebut termasuk adanya isu pemberian jabatan tertentu di pemerintahan," katanya.