Ombudsman Ungkap Adanya Maladministrasi Terkait Izin Berobat Idrus Marham

Safari
Ombudsman Ungkap Adanya Maladministrasi Terkait Izin Berobat Idrus Marham
Video Ombudsman yang menayangkan terpidana korupsi Idrus Marham sedang plesiran keluar rutan

Jakarta, HanTer - Ombudsman DKI Jakarta tanpa sengaja memergoki terpidana kasus korupsi PLTU Riau-1 Idrus Marham plesiran di daerah Kuningan, Jakarta, Jumat (21/6/2019). Padahal, saat ini mantan Menteri Sosial (Mensos) tersebut merupakan tahanan KPK karena telah divonis tiga tahun penjara dan denda Rp150 juta serta subsider dua bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. 

Saat pemaparan, Ombudsman DKI Jakarta juga memutar video berdurasi 39 detik. Dalam video tersebut terlihat Idrus Marham tengah berbicara dengan beberapa orang di suatu lobi Gedung Citadines, Kuningan, Jakarta. Dalam video juga memperlihatkan Idrus sedang memegang telepon genggam dan tangannya tidak diborgol dan tidak mengenakan Rompi Tahanan KPK warna oranye. 

"Ini tahanan KPK berinisial IM (Idrus Marham). IM ini kami temukan sedang berkeliaran bebas di Gedung Citadines di sebelah dari pukul 08.30 WIB sampai pukul 16.00 WIB dan kami videokan itu pukul 12.39 WIB dan 14.18 WIB," ujar Ketua Ombudsman Kantor Perwakilan DKI Jakarta Teguh P Nugroho saat memaparkan isi video kepada awak media di kantor Ombudsman, Jakarta, Kamis (27/6/2019). 

Teguh mengatakan, perekaman dilakukan pada hari Jumat (21/6/2019). Setelah mendapati temuan tersebut, Ombudsman berusaha meminta keterangan kepada Rutan KPK. Pihak Rutan KPK membenarkan kalau Idrus tengah keluar pada tanggal tersebut. 

"Rutan KPK mengakui bahwa saudara IM pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 itu tidak berada di rutan KPK dan sedang menjalani izin berobat pemeriksaan gigi ke rumah sakit MMC," jelasnya.

Teguh menuturkan, Ombudsman pun meminta klarifikasi kepada pihak RS MMC. Pihak RS MMC mengatakan kalau Idrus memang berobat di RS MMC. 

Ia melakukan pengobatan untuk penambalan gigi. Akan tetapi, Idrus hanya berobat sejak pukul 08.30 hingga pukul 11.00 WIB. Dalam temuan tersebut, Ombudsman memprediksi ada sejumlah maladministrasi terkait peraturan internal KPK dalam pengawalan tersangka. 

"Dugaan maladministrasi yang kami temukan terkait peraturan internal KPK mengenai pengawalan untuk tersangka di Rutan KPK adalah dugaan maladministrasi," paparnya.

Teguh menduga KPK melanggar administrasi soal penanganan tahanan karena tidak menggunakan rompi KPK. Padahal, dalam aturan KPK, tahanan Rutan KPK wajib menggunakan rompi. Selain itu Idrus tidak diborgol pada saat keluar dari Rutan KPK. Selain itu, Idrus juga bisa menggunakan telepon genggam di luar rutan. 

"Sesuai standar pengaturan pengawalan dalam Rutan KPK itu tidak diperkenankan tapi yang bersangkutan mendapatkan keistimewaan itu," jelasnya.

Teguh mengatakan, Ombudsman akan meminta keterangan resmi kepada KPK. Mereka mengagendakan akan memanggil KPK pada Jumat pekan ini untuk mendalami hal tersebut. "Kami akan melakukan pemeriksaan kepada pihak kpk terkait pengelolaan Rutan KPK Jumat besok tanggal 28 itu kepada para penanggung jawab di Rutan KPK dan pengawal internal KPK," tegasnya.

Idrus merupakan terdakwa kasus korupsi PLTU Riau-1. Idrus saat ini telah divonis 3 tahun penjara karena terbukti terlibat kasus korupsi PLTU Riau-1. KPK mengajukan banding atas putusan hakim yang rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta agar Idrus dipenjara selama 5 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan. Saat ini, Idrus masih ditahan di Rutan KPK. 

Atas perbuatannya, Idrus dijerat dengan Pasal 11 Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.