Terima 30 Ribu Dollar AS, Lukman Hakim Bisa Tersangka

Safari
Terima 30 Ribu Dollar AS, Lukman Hakim Bisa Tersangka

Jakarta, HanTer - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengakui menerima uang 30 ribu Dollar AS dari Atase Agama Saudi Arabia terkait kegiatan MTQ Internasional. Penerimaan dana itu bisa menjerat Lukman Hakim sebagai tersangka kasus gratifikasi.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap mengusut penerimaan 30 ribu Dollar Amerika Serikat (AS) (sekitar Rp435 juta) yang telah disita dari laci meja kerja Lukman Hakim Saifuddin beberapa waktu lalu.  

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, seharusnya Menag Lukman melaporkan usai menerima uang tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 Pasal 12c ayat 2 dan UU No. 30 tahun 2002 Pasal 16, setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada KPK selambat-lambatnya 30 hari kerja

"Kalau memang uang tersebut diterima dalam hubungan jabatan seorang penyelenggara negara, semestinya paling lambat dalam waktu 30 hari kerja sudah dilapor ke KPK. Saya kira ini pengetahuan yang secara umum dipahami para penyelenggara negara," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Dalam persidangan terungkap penerimaan uang itu terjadi tahun 2018. Namun hingga saat ini belum juga dilaporkan kepada KPK sampai akhirnya disita penyidik saat mengusut perkara Romahurmuziy alias Rommy terkait dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kemenag. 

Febri mengatakan sebenarnya pihak Kemenag, termasuk Lukman, pernah melaporkan penerimaan-penerimaan ke Direktorat Gratifikasi KPK. Namun untuk 30 ribu Dollar AS itu belum dilaporkan sampai akhirnya disita KPK.

"Menteri Agama terakhir kan melaporkan gratifikasi yang Rp 10 juta itu. Tadi saya sudah cek ke Direktorat Gratifikasi, belum ada laporan gratifikasi yang dilakukan Menteri Agama RI terkait penerimaan 30 ribu dolar AS tersebut," jelasnya. 

Febri pun menyatakan bahwa semestinya penerimaan yang berhubungan dengan jabatan itu dilaporkan ke lembaganya paling lambat selama 30 hari kerja.

"Berapa pun nilainya untuk pelaporan Menag ini, terakhir melaporkan penerimaan Rp10 juta. Sedangkan penerimaan 30 ribu dolar AS ini tidak dilaporkan," paparnya.

Penerimaan Rp10 juta memang  telah dilaporkan Menag Lukman ke KPK.

Uang itu diterimanya seusai mengisi acara di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Sebelumnya diketahui bahwa uang Rp10 juta itu baru dilaporkan ke lembaga antirasuah itu setelah terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya pada 15 Maret 2019 lalu terkait kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama.

Oleh karena itu, KPK belum dapat menerbitkan surat keputusan (SK) penetapan status gratifikasi terkait pengembalian uang tersebut.

Fakta Persidangan

Sebelumnya, Menag Lukman mengakui menerima 30 ribu dolar AS dari Kerajaan Arab Saudi dan tidak dilaporkan ke KPK sebagai penerimaan gratifikasi. 

“Uang itu dari seseorang panitia terkait dengan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) internasional. Jadi melalui atase keagamaan, sumber uang itu adalah dari keluarga Amir Sulton (Sultan Arab Saudi) karena rutin keluarga Sulton mengadakan MTQ internasional di mana Indonesia jadi tuan rumahnya dan menjadi penyelenggaranya,” kata Menag Lukman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (26/6/2019) kemarin.

Lukman menjadi saksi untuk dua terdakwa, yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Haris Hasanudin yang didakwa menyuap Ketua Umum PPP nonaktif yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2014-2019 Romahurmizy alias Romy dan Menag Lukman Hakim Saifuddin senilai Rp325 juta dan Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi yang didakwa menyuap Romy Rp91,4 juta.

Petugas KPK menggeledah ruang kerja Menag Lukman Hakim Saifuddin pada 18 Maret 2019 dan menemukan uang dalam pecahan rupiah dan mata uang asing. Uang pecahan mata uang asing itu setelah dihitung penyidik KPK berjumlah 30 ribu dolar AS. 

Selain Haris dan Muafaq, KPK juga menyeret Rommy sebagai tersangka dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag tersebut. Saat ini Rommy masih menjalani pemeriksaan di KPK. KPK menjerat Rommy dengan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.