Tak Perlu Gabung di Pemerintahan Jokowi

Jadi Oposisi Gerindra Harus Rebut Kursi Ketua MPR

Sammy/Danial
Jadi Oposisi Gerindra Harus Rebut Kursi Ketua MPR
ilustrasi Partai Gerindra

Jakarta, HanTer - Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, memprediksi sikap politik kubu Prabowo-Sandiaga pasca putusan MK. Menurutnya, menjadi bagian dari pemerintah ataupun menjadi pihak oposisi memiliki konsekuensi tersendiri.

"Itu terserah dari kubu 02. Yang jelas kalau memang akan bergabung dengan pemerintah, maka yang dirugikan adalah rakyat," katanya di Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Dirinya mengatakan, jika kubu 02 memilih untuk bergabung dengan pemerintah, maka dapat diibaratkan seperti penggalan kata dalam lagu Iwan Fals, yakni 'nyanyian lagu setuju' akan kembali bergema. "Karena kalau bagitu, nantinya semua akan menjadi suatu barisan pendukung pemerintah," terang dia.

Ia berharap, kalaupun akhirnya terpaksa atau pada akhirnya memutuskan bergabung dengan pemerintah, nantinya tetap ada masukan-masukan kritis dari kubu 02. Baik melalui perlemen, atau dari jabatan-jabatan yang akan diberikan.

"Akan lebih baik lagi bila justru yang disepakati adalah ide bersama. Mungkin ada beberapa ide 02 yang disepakati 01 itu lebih baik lagi," ungkap Hendri.

Kursi Ketua MPR

Disisi lain, terkait peluang jika menjadi oposisi apakah bisa mengimbangi kekuatan politik pemerintah nantinya, dirinya enggan memprediksi. Namun menurutnya, alangkah baiknya jika sikap politik kubu 02 adalah menjadi oposan.

"Mestinya oposisi ya. Walaupun oposisinya nanti akan berjuang luar biasa," terang dia.

Dirinya menyarankan, mulai dari saat ini jika kubu 02 berniat menjadi oposisi, hendaknya harus mulai melobi-lobi para calon anggota DPD terpilih. Sehingga menurutnya, nanti saat pemilihan calon Ketua MPR, kembali bisa dijabat tokoh dari kubu 02.

"Kalau nggak nanti disapu 01 semua ya. Jadi berat oposisi nantinya," ungkap Hendri.

Sikap Politik

Disisi lain, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Andre Rosiade, mengatakan belum tahu arah koalisi partai selanjutnya, usai putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK.

Selain itu, lanjut dia, arah perpecahan koalisi belum menjadi fokus utama dalam pembicaraan bersama partai politik. "Ya keputusan tentu akan diambil. Sampai saat ini belum tahu," ujarnya di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara No.4, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Diketahui sebelumnya, MK menolak gugatan Prabowo-Sandiaga Uno terkait sengketa hasil Pilpres 2019. Majelis hakim menilai permohonan Prabowo-Sandi tidak beralasan menurut hukum.

"Amar putusan, mengadili, menyatakan dalam eksepsi, menolak eksepsi pemohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim, Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Kemenangan

Terpisah, mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua menilai rekonsiliasi antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto adalah hal yang baik.

Hanya saja, menurut Abdullah Hehamahua, jika Prabowo rekonsiliasi bermakna mengakui kemenangan Jokowi dengan embel-embel demi mendapatkan kursi jabatan, maka hal itu adalah sesuatu yang tak patut.

"Kalau rekonsiliasi dalam pengertian negara aman dan damai sah-sah saja," kata Abdullah di kawasan Patung Kuda Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).

"Tapi kalau rekonsiliasi Prabowo-Sandi mengakui kemenangan Jokowi sehingga kemudian mendapatkan beberapa kursi, itu namanya pelacur," beber Abdullah.