Ekonom: APBN 2019 Sulit Diselamatkan

Safari
Ekonom: APBN 2019 Sulit Diselamatkan
Ekonom senior Indef, Didik J. Rachbini

Jakarta, HanTer— Ekonom senior Indef, Didik J. Rachbini berpendapat kondisi kas negara berada pada titik kritis. Hal ini akibat banyak intervensi dalam proses pengambilan kebijakan yang dilakukan Menteri Keuangan.

Menanggapi hal ini, pengamat ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengatakan,sangat sulit bagi pemerintahan Jokowi untuk menyelamatkan APBN 2019. Bukan hanya karena masa transisi pemilu dan Pilpres 2019, namun juga kondisi makro ekonomi yang buruk yang akan berujung bangkrutnya APBN yang diprediksi paling lambat kwartal III tahun 2019.

"APBN Indonesia tampaknya tidak akan selamat melewati kwartal III tahun 2019. Ambruknya APBN bisa lebih cepat dikarenakan situasi internasional, perang dagang dan pelemahan pertumbuhan ekonomi global, penurunan harga komoditas, meningkatnya resiko keuangan global, yang memburuk lebih cepat dari perkiraan," ujarnya.

Salamudin menuturkan, pada saat yang sama kemampuan pemerintah mendapatkan sumber sumber pembiayaan semakin sulit, baik pendapatan dari bagi hasil SDA, dan penerimaan utang bilateral serta global bond. Sementara penerimaan perpajakan terus melemah seiring dengan bangkrutnya banyak perusahaan dan pelemahan daya beli masyarakat yang selama ini menjadi penyumbang terbesar dalam struktur penerimaan negara.

Selama satu dekade terakhir Indonesia dihadapkan pada kondisi makro ekonomi yang serba defisit. Indonesia mengalami defist ganda yakni defisit dalam current acount defisit yang parah dan defisit APBN yang terus membengkak. Defisit ganda selalu diatasi dengan utang. Utang pemerintah dan utang swasta bertambah dengan sangat cepat. Sementara kemampuan pengembalian yang semakin menurun.

"Pembentukan moda nasional tidak terjadi karena capital Outflow akibat defisit ganda yang sangat besar yang dikontribusikan oleh defisit dalam pendapatan primer dan defisit dalam jasa jasa," jelasnya.

Lebih lanjut Salamudin mengatakan, belakangan neraca transaksi berjalan disumbangkan oleh defisit di dalam neraca perdagangan yang semakin melebar. Ketergantungan pada bahan baku impor, barang konsumsi impor dan pangan impor. Kondisi ini berdampak pada melemahkan kondisi usaha usaha di dalam negeri yang mengakibatkan melemahnya kontribusi mereka terhadap pendapatan negara baik pajak maupun non pajak.

Sementara Capital Outflow yang besar mengakibatkan tidak terjadinya pembentukan modal nasional dan pembengkakan defisit APBN. Pembentukan modal nasional yang lemah membawa akibat terhadap kondisi keuangan nasional, investasi nasional yang beruJung pada pendapatan negara yang makin kecil. Sedangkan tumpukan utang akibat defisit APBN menimbulkan beban keuangan utang jatuh Tempo yang tidak terbayarkan.

"Satu satunya cara untuk menutup defisit ganda terutama defisit APBN saat ini adalah dengan memgambil utang dalam jumlah yang sangat besar," jelasnya.

Salamudin menyebut, jumlah yang dibutuhkan mencapai dua kali lipat dari nilai tambahan utang tahunan pemerintah selama lima tahun terakhir. Sementara kebutuhan tersebut tidak mungkin dapat diperoleh dalam kondisi resiko keuangan global, suku bunga yang sangat tinggi, dan pembersihan uang kotor (dirty money) yang menyebabkan pemilik uang berada dalam posisi mencari selamat atas tuduhan kejahatan keuangan.

"Kondisi di atas akan membuat APBN 2019 akan kering kerontang. Sepanjang Kwartal II 2019 cukup memberi indikasi bahwa terjadi kepanikan dalam mengais sumber pembiayaan negara. Kwartal III jika pemerintah tidak segera memahami keadaan maka hanya akan bisa menyaksikan ambruknya APBN 2019 sambil melongo saja," tandasnya.

Kebangkrutan

Pengamat kebijakan publik, Rusmin Effendi mengatakan, perekonomian yang menuju kebangkrutan akibat dari tata kelola rezim yang tidak punya tim ekonomi yang handal. Akibatnya neraca perdagangan mengalami defisit yang luar biasa.

"Saya memastikan pemerintahan baru akan semakin sulit membangun kepercayaan dan menarik investor karena ekonomi berkiblat ke RRC. Saat ini kan terjadi perang dagang RRC versus Amerika yang berdampak pada perekonomian nasional," jelasnya.