Permohonan BPN Tidak Dapat Diterima MA

Kalah di MK dan MA Prabowo-Sandi Legowo

Sammy/Danial
 Kalah di MK dan MA Prabowo-Sandi Legowo
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno

Jakarta, HanTer – Mahkamah Agung (MA) melalui putusannya menyatakan 'tidak dapat menerima' permohonan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang diwakili Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jenderal TNI (Purnawirawan) Djoko Santoso dan Sekretaris BPN , Hanafi Rais yang mengugat putusan Bawaslu mengenai pelanggaran adminstrasi pemilu terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Terkait hal itu, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Andre Rosiade, menuturkan Prabowo-Sandi siap menerima apapun hasil keputusan  MA dan MK. Bahkan, saat gugatannya tidak diterima pasangan nomor urut 02 ini berbesar hati alias legowo.

"Tentu akan menerima secara lapang dada, karena kuasa hukum telah bekerja maksimal. Saksi sudah dihadirkan, barang bukti sudah disampaikan. Apapun keputusan tentu akan diterima. Prabowo dan Bang Sandi itu patriot serta negarawan," katanya di Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah membenarkannya. "Iya betul, putusan menyatakan permohonan 'tidak diterima' (Niet Onvankelijke verklaard)," ujar Abdullah, melalui pesan singkat yang diterima, di Jakarta, Rabu.

Putusan Mahkamah bernomor MA RI Nomor 1/P/PAP/2019 itu menyatakan 'permohonan tidak dapat diterima'. "Hal itu menunjukkan bahwa terdapat syarat formal yang belum dilengkapi pemohon, atau permohonan diajukan pemohon namun sudah melewati tenggat waktu," jelas Abdullah.

Sebelumnya BPN mengajukan permohonan sengketa proses Pemilihan Presiden 2019 kepada Mahkamah Agung, setelah permohonannya ditolak oleh Badan Pengawas Pemilu.

Dalam perkara yang diajukan ke MA ini, BPN menjadikan Badan Pengawas Pemilu sebagai pihak tergugat, terkait dengan putusannya yang bernomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 pada tanggal 15 Mei 2019.

Dalam permohonannya, BPN mendalilkan adanya kecurangan dalam Pemilu Presiden 2019 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Mengadili permohonan pelanggaran administrasi pemilihan umum yang diajukan tidak diterima," demikian bunyi amar putusan MA yang dikutip pada Rabu (26/6/2019) malam.

Tak hanya itu, selaku pemohon baik Djoko Santoso dan Hanafi Rais kemudian harus membayar biaya perkara. "Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000," lanjut bunyi putusan MA.

Tolak Putusan MK

Koordinator Barisan Masyarakat Peduli Pemilu Adil dan Bersih, Marwan Batubara, meminta pada Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga untuk menolak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) jika sengketa Pilpres 2019 yang diajukan ditolak.

Marwan mengatakan, jika MK menolak permohonan PHPU Pilpres 2019 yang diajukan Tim Hukum Prabowo - Sandiaga, maka ketika itu lah perjuangan mereka dimulai. Pernyataan itu disampaikan Marwan saat berorasi di hadapan peserta aksi 'Tahlil Akbar 266' di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

"Seandainya besok MK memutuskan yang menang 01 tanpa peduli dengan apa yang sudah ditampilkan lawyer-laweyer kita dari 02 maka itu artinya adalah awal perjuangan kita, perjuangan untuk terus menyuarakan aspirasi kita, kita tidak mau jadi bangsa pecundang," ujar Marwan.

Menurut Marwan, Prabowo akan lebih terhormat jika menolak hasil Pilpres 2019 yang nantinya akan memenangkan Jokowi. "Kita mengingatkan Prabowo Subianto lebih terhormat bagi anda untuk tidak mengakui hasil dari pilpres itu karena memang terjadi kejahatan," kata Marwan.

Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi memajukan jadwal putusan gugatan Pilpres 2019 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, pada Kamis (27/6/2019). Semula putusan Pilpres 2019 dijadwalkan, Jumat (28/6/2019).

Salah Sasaran

Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar, mengatakan salah sasaran jika BPN Prabowo-Sandiaga Uno mengajukan permohonan sengketa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terstruktur, masif dan sistematis (TSM) ke Mahkamah Agung (MA).

Menurut dia, setelah putusan MA, tidak ada lagi jalur hukum yang bisa ditempuh terkait dugaan pelanggaran administrasi ini.

Menurut Fritz, dasar yang digunakan BPN Prabowo-Sandiaga Uno untuk mengajukan permohonan ke MA adalah putusan Bawaslu pada 15 Juni 2019 soal dugaan pelanggaran pemilu secara TSM. Pelanggaran ini diduga dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendukung paslon capres-cawapres pejawat.

"Ini bukan merupakan banding. Kalau banding itu akibat putusan KPU. Sementara ini kan tidak ada putusan KPU-nya. Karena itu putusan tidak diterima, " ujar Fritz saat dikonfirmasi Republika, Rabu (26/6) malam.

Dengan kata lain, kata dia, salah sasaran jika permohonan pelanggaran administrasi pemilu yang TSM diajukan ke MA. Setelah ada putusan MA ini pun, BPN tidak bisa menggunakan jalur hukum lain terkait pidana pemilu. "Jalurnya tidak ada," tutur Fritz.

Kedaulatan

Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan, mengatakan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan di MK bukan soal Prabowo-Sandi, melainkan hak dan kedaulatan rakyat yang dicurangi.

"Kuasa hukum Prabowo-Sandi menyampaikan data-data yang sangat detail dan menghadirkan (saksi) beberapa orang, dan memang itu lah yang terjadi. Lalu dipertanyalan kenapa enggak diadukan? Ya mau mengadu kemana, ya pelakunya yang bersangkutan kok. Sejatinya pemilu itu adalah kedaultan rakyat," tegasnya.

Menurut Ferry, pasca reformasi penyelenggaran Pemilu 2019 ini paling buruk karena kecurangan yang TSM dan jelas disaksikan oleh publik.

"Ini KPU paling jelek dan paling tidak jujur. Itulah ketika KPU melawan takdirnya," kata Ferry.

Terburuk

Sementara itu, Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) R Siti Zuhro menilai pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 banyak memunculkan dampak negatif sehingga harus dievaluasi dan dicari solusinya yang lebih membumi.

"Pemilu 2019 yang pelaksanaannya secara serentak, yakni pemilu legislatif dan pemilu presiden, banyak memberikan dampak negatif, mulai dari praktik politik uang, pembelian suara, kendala distribusi logistik, maupun beban kerja petugas lapangan yang sangat berat sehingga ada sekitar 700 petugas di tingkat TPS (tempat pemungutan suara) yang meninggal dunia," kata R Siti Zuhro pada diskusi "Evaluasi Pemilu Serentak, Bisakah Pileg dan Pilpres Dipisah Lagi?" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Penelitisi senior bidang politik di LIPI menyatakan, sepanjang sejarah pemilu di Indonesia sejak tahun 1955, pemilu 2019 adalah yang terburuk, sehingga harus dievaluasi dan dicari solusinya. "Pemilu 2019 betul-betul seperti menara gading dan tidak berpijak di bumi Indonesia," katanya.