Rekonsiliasi Pasca Putusan MK

Gerindra Bakal Tolak Tawaran Menteri dan Masuk Pemerintahan

Sammy
 Gerindra Bakal Tolak Tawaran Menteri dan Masuk Pemerintahan
Ilustrasi

Jakarta, HanTer – Rencana rekonsiliasi antara partai koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terus bergulir.  Bahkan, rekonsiliasi diwarnai dengan adanya pemberian konsesi jabatan menteri atau jabatan lain di pemerintahan, namun tawaran ini disebut bakal ditolak kubu Prabowo-Sandi, terutama Partai Gerindra. 

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani mengatakan bisa saja ada kesepakatan tertentu terkait rencana rekonsiliasi antara partai koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Salah satunya mengenai susunan kabinet. 

"Kalau kita bicara rekonsiliasi yang ujungnya pasti kesepakatan, Mulai dari soal katakanlah kabinet, komposisi di pimpinan DPR MPR dan AKD-nya, itu akan lebih mudah karena kita sudah tidak marah-marahan," ujar Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2019). 

Meski demikian, kata Arsul, hal itu juga tergantung dari sikap partai oposisi.   "Teman-teman Gerindra itu tentu punya pertimbangan politik sendiri, perhitungan sendiri yang harus kita hormati. Apakah akan menerima atau tidak kalaupun ada tawaran, dan di TKN sendiri tidak pernah menutup pintu," ujar Arsul.  

Tak Mungkin

Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, memberikan tanggapan mengenai isu pemberian konsesi jabatan di pemerintahan yang dijanjikan kubu Jokowi sebagai jalan rekonsiliasi. Terutama terkait tawaran jatah menteri kepada Partai Gerindra.

Adi berpendapat tawaran koalisi Jokowi untuk menghadirkan Partai Gerindra ke petahana tidak memungkinkan. Mengingat nama Partai Gerindra yang sudah besar tentu mereka menjaga marwah serta nama baik partai.

"Saya ga yakin Gerindra akan mau untuk bergabung, tentu mereka menjaga marwah dan nama besar Partai Gerindra dan juga sebagai partai pengusung Prabowo selama dua periode ini," ujar Adi di Jakarta, Senin (24/6/2019).

Dia mengatakan, Partai Gerindra merupakan partai yang mempunyai infrastruktur politik yang bagus, kecil kemungkinan jika partai pengusung Prabowo Subianto ini beralih ke koalisi Jokowi.

"Gerindra anggaplah mempunyai infrastruktur politik yang bagus dan memungkinkan partai ini menjadi partai yang besar. Ya untuk apa bergabung dengan koalisi pemerintah," kata Adi

Tak hanya itu, Adi juga menjelaskan nama Partai Gerindra sudah terlalu besar jika hanya sekedar mendapat tawaran menteri dari koalisi Jokowi.

"Partai Gerindra terlalu remeh temeh jika ditawarkan hanya soal menteri. Mereka ini lebih penting membangun partai, lebih penting menjaga nama besar partai, ketimbang hanya cuma sekedar martabat pemerintah," lanjut Adi. 

Lobi Politik

Terpisah, Koordinator Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut bahwa Prabowo terbuka untuk bertemu Joko Widodo. Namun, ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan dalam rangka lobi-lobi politik.  

"Yang jelas Pak Prabowo sejak awal terbuka sekali bertemu dengan siapapun, dengan Pak Jokowi dengan siapun. Tapi tidak pada frame untuk lobi-lobi, untuk bagi-bagi jabatan dan sebagainya," kata Dahnil di Jakarta, Senin (24/6/2019). 

Menurutnya,  saat ini Prabowo masih fokus dalam menghadapi sidang di MK. Ketua Umum Partai Gerindra itu juga masih menunggu putusan MK yang akan diketok pada Jumat mendatang. Pihaknya  optimistis permohonan akan dikabulkan oleh para hakim konstitusi. 

"Jadi sampai dengan detik ini terkait kompromi, terkait dengan bagi-bagi jabatan atau apapun itu sama sekali belum terpikir oleh Pak Prabowo dan Bang Sandi," kata Dahnil. 

Sebelumnya, Politikus Partai Gerindra, Sodik Mujahid menyebut pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno masih mempertimbangkan upaya rekonsiliasi yang ditawarkan kubu pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin usai berakhirnya gelaran Pilpres 2019.

Sodik pun menyebut bahwa pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sendiri sudah terbuka untuk meminta rekonsiliasi dengan kubu Prabowo belakangan ini.

"Sekali lagi kita belum mengambil keputusan, ya, itu masih sedang dipertimbangkan dengan amat mendalam, dengan amat matang, dengan amat komprehensif, bagaimana terbaik untuk bangsa ini," kata Sodik kepada wartawan di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Di sisi lain, Sodik enggan berkomentar lebih lanjut tentang adanya pemberian konsesi jabatan di pemerintahan yang dijanjikan kubu Jokowi sebagai jalan rekonsiliasi.

Ia menegaskan bahwa Partai Gerindra tak memiliki orientasi terhadap kepentingan kekuasaan jangka pendek semata dalam proses bernegara. "Itu ditanyakan langsung kepimpinan kami, kami bukan hanya jangka pendek saja, kami yang bersifat fundamental, itu ditanyakan langsung ke pimpinan kami," kata dia.