Komisi III DPR Soroti Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pelabuhan Marunda 

Danial
 Komisi III DPR Soroti Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pelabuhan Marunda 
Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu

Jakarta, HanTer - Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu menyoroti kinerja Polda Metro Jaya dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi. Pasalnya, banyak kasus dugaan korupsi--khususnya yang melibatkan BUMN sering mangkrak di tangan kepolisian.

"Kalau SPDP sudah diterbitkan berarti penyidik kepolisian sudah memiliki minimal dua alat bukti. Penyidik Polda Metro harus segera melakukan penyelidikan dan penyidikan," kata Masinton dalam menanggapi kasus proyek pembangunan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara, Senin (24/6/2019).

Politisi PDI Perjuangan ini menyoroti kasus proyek pembangunan Pelabuhan Marunda yang diduga membelit Direktur Utama PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), H.M Sattar Taba. Sudah setahun lebih kasus tersebut mangkrak di tangan Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, Penyidik Polda Metro Jaya masih mengkaji kasus dugaan penggelapan yang menyeret Direktur Utama PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), H.M Sattar Taba. Kasus ini terkait dengan proyek pembangunan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara.

"Iya kasusnya masih diproses penyidik, masih dikaji dan didalami,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Argo Prabowo Yuwono saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (17/6/2019).

Untuk diketahui, Ditektur Utama PT KBN Sattar Taba dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan penggelapan uang Rp 7,7 miliar terkait proyek pembangunan Pelabuhan Marunda dan tercatat dalam Nomor Laporan Polisi LP/2410/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 2 Mei 2018.

Kemudian, kabarnya juga penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah mengeluarkan SPDP Nomor SP.Dik/ 3712/ VIII/2018/ Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 13 Agustus 2018 yang ditembuskan kepada dua terlapor, yakni Sattar Taba dan Direktur Keuangan Karya Citra Nusantara (KCN) Ahmad Khusyairi.

Sebelumnya, Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mempertanyakan alasan penyidik Polda Metro Jaya belum memanggil dan memeriksa kasus kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pelabuhan Marunda. 

"Ini bagian komitemen kepolisian untuk membersihkan praktik korupsi di perusahaan milik negara. Polda Metro Jaya harus tegas membongkar dan menetapkan tersangkanya,'' ujar Uchok.

Selain itu, Uchok meminta penyidik Polda Metro Jaya tidak menggunakan narasi dugaan penggelapan dalam kasus KBN. Dengan adanya dugaan potensi kerugian negara sebesar Rp7,7 miliar, lebih baik kepolisian menggunakan narasi dugaan adanya korupsi.
(Danial)