Jelang Putusan MK

TKN Jokowi-Ma’ruf, BPN Prabowo-Sandi Saling Klaim Menang

Sammy
TKN Jokowi-Ma’ruf, BPN Prabowo-Sandi Saling Klaim Menang
Hakim Ketua Konstitusi Anwar Usman (tengah) didampingi (dari kiri) hakim konstitusi Suhartoyo, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih memimpin sidang putusan gugatan quick count atau hitung cepat pada Pemilu serentak 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta

Jakarta, HanTer - Jelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mengaku optimis MK akan mengabulkan gugatan tersebut. Sebaliknya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, juga optimis MK akan menolak gugatan tersebut.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan, pihaknya dapat membukti dalil yang mereka ajukan di MK melalui saksi-saksi yang dihadirkan.

"Kami bisa membuktikan sejak dari hulu yakni ada dugaan permufakatan curang dalam TOT seperti kesaksian Hairul Anas bahwa 'narasi Demokrasi adalah bagian demokrasi', 'buat apa aparat netral', 'kuasai sampai level KPPS', dan 'mendorong Labeling bahwa 02 adalah radikalis, Islam garis keras' dan lain-lain," tegas Dahnil di Jakarta, Minggu (23/6/2019).

Pihaknya juga dapat membuktikan dugaan pemufakatan curang tersebut yang akhirnya dilapangan terjadi praktik-praktik dugaan keterlibatan aparat, ASN, hingga BUMN. “Jadi sudah terjadi, permufakatan curang yang terstruktur,” katanya.

Lebih lanjut Dahnil juga menyinggung masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) siluman yang saat dimuka sidang pihak KPU tak bisa membuktikannya. Apalagi KPU tak melampirkan dokumen C7 yang merupakan daftar hadir pemilih saat sidang berlangsung.

"Kami buktikan namun tidak bisa dijawab oleh KPU, karena sampai dengan sidang selesai KPU tidak pernah bisa menunjukkan dokumen C7 atau daftar hadir yang bisa membuktikan kehadiran pemilih," tuturnya.

"Ternyata tidak bisa ditunjukkan oleh KPU, jadi terang DPT siluman dalam jumlah besar telah terjadi," tambah Dahnil

Tolak Diskualifikasi

Disisi lain, TKN Jokowi-Maruf Amin yakin akan memenangkan Perselisihan Hasil Pemilu Pilpres 2019 di Mahkamah Konstirusi (MK). Terlebih setelah pihak TKN Jokowi-Maruf mendengarkan keterangan yang diberikan saksi dan ahli dalam persidangan di Mahkamah Konstirusi.

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Ace Hasam Syadzily, mengatakan, fakta yang disampaikan saksi yang dihadirkan pihaknya menunjukan menunjukan bila saksi TKN dilatih dalam TOT untuk melawan dan mengantisipasi kecurangan yang kerap terjadi di TPS maupun selama proses kampanye hingga pasca-pemilihan.

"Saksi kami meyakinkan Majelis Hakim MK bahwa justru kami lah yang ingin mewujudkan Pemilu Jurdil dengan cara melawan kecurangan itu yang bisa saja untuk mengalahkan kami," kata juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Ace Hasam Syadzily di Jakarta, Minggu (23/6/2019).

TKN Jokowi-Maruf Amin mengaku mengetahui bahwasanya Tim Hukum 02 ingin membangun konstruksi hukum bahwa tuduhan kecurangan itu dimulai dari DPT invalid, cara kerja Tim yang diarahkan curang sehingga hasilnya juga dinilai bermasalah.

Dengan begitu, dalil-dalil yang kubu 02 sampaikan dijustifikasi melalui saksi-saksi mereka hadirkan sehingga seolah-olah terjadi kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

Namun, konstruksi hukum yang dibuat Kubu 02 ternyata secara prosedur penyelesaian sengketa pemilu dan hasil pemilu dipatahkan saksi Ahli yang dihadirkan pihak Jokowi-Maruf Amin.

"Tim Hukum 02 yang mencampuradukkan antara proses pemilu dan hasil pemilu, dibantah secara argumentatif dengan pendekatakan yang lebih akademik oleh kedua Saksi Ahli tersebut," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.

Menurut dia, seharusnya dari sejak awal Kubu 02 konsisten dengan penyelesaian persengkataan pemilu sesuai dengan UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Kalau mereka konsisten dengan apa yang telah diatur mekanismenya sesuai dengan UU itu, maka kata dia, tidak semestinya menyatukan proses kewenangan yang dimiliki Bawaslu, Gakumdu, DKPP dan pidana pemilu itu, diselesaikan penyelesaiannya kepada Mahkamah Konstitusi.

"Sekali lagi, kami yakin MK akan memenangkan kami dan menolak tuntutan diskualifikasi itu. Tanpa mendahului keputusan MK, kami optimis kami akan memenangkan persidangan di MK ini," ujarnya.

Aksi Demo

Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212 berencana menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 26 Juni 2019. Hal ini dibenarkan oleh juru bicara PA 212, Novel Bamukmin. "Ya, benar," katanya di Jakarta, Minggu (23/6/2019).

Novel mengatakan, aksi ini bertujuan untuk mendorong majelis hakim konstitusi agar segera mendiskualifikasi calon presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin. Selain itu, melalui aksi ini, PA 212 ingin mendorong majelis hakim bertindak adil dan independen.

"Tuntutannya agar hakim MK bertindak adil dan tidak takut akan intervensi dari pihak mana pun untuk segera mendiskualifikasi Jokowi-Ma'ruf," tuturnya.

PA 212 tetap akan menggelar aksi. Padahal, sebelumnya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, sebagai pemohon dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK, sempat mengimbau agar pendukungnya tidak menggelar aksi. Novel menekankan tetap menggelar unjuk rasa karena aksi mereka kali ini bukan digerakan oleh politik.

"Memang benar Prabowo dan Sandi telah mengimbau seperti itu (tidak mengadakan aksi), dan itu kami sangat menghargai sebagai tokoh politik yang akan kami ikuti ketika kami mengambil langkah politik," ucap dia.

Menurut Novel, bukan hanya PA 212 yang akan menggelar aksi di MK. Akan ada rangkaian aksi lain yang digelar pada 24, 25, 27, dan 28 Juni 2019. Namun ia tak merinci detail siapa saja pihak-pihak yang akan menggelar aksi. Ia hanya menyebut aksi akan dilakukan oleh ormas dan elemen lain.

Tak Fasilitasi

Menanggapi kabar demo itu, Jurubicara BPN Andre Rosiade, menegaskan bahwa, pihaknya sama sekali tak memfasilitasi rencana aksi demo tersebut. Andre menyatakan, BPN menghormati sikap dan rencana aksi yang akan digelar oleh elemen 212 itu.

"Kami menghormati sikap Ketua FPI dan menghormati sikap mereka," ucap Andre di Jakarta, Minggu (23/6/2019).

Andre sekaligus menegaskan, pihaknya sama sekali tidak menganjurkan kepada pendukung Prabowo-Sandi berbondong-bondong ke MK di hari putusan. Imbauan itu, kata Wakil Sekjen Partai Gerindra tersebut, sesuai dengan imbauan dari Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Untuk diketahui, sidang MK dengan perkara sengketa pilpres 2019 telah digelar sejak Jumat, (14/6/2019). Setelah rangkaian pemeriksaan saksi dan bukti ditutup pada Jumat (21/6/2019), majelis hakim konstitusi akan menggelar sidang putusan sengketa perkara hasil pilpres 2019 pada Jumat pekan depan (28/6/2019).