Pembinaan SDM Aparatur Pemasyarakatan Kunci Perbaikan Layanan Lapas

Safari
Pembinaan SDM Aparatur Pemasyarakatan Kunci Perbaikan Layanan Lapas

Jakarta, HanTer - Ketua Umum Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH) Kris Budihardjo menyatakan, ada beragam pemicu terjadinya berbagai kerusuhan di Lapas dan Rutan yang belakangan kerap terjadi. Dimulai dari Rutan Sialan Bungkuk Riau, Lapas Banda Aceh, Rutan Siak, Lapas Narkotika Langkat, Rutan Sigli, yang satu di antaranya dipicu perlakuan yang buruk petugas kepada narapidana serta komplain narapidana terhadap layanan yang diberikan. 

"Ini harus dibenahi karena jika tidak maka akan rentan terjadi kembali kerusuhan tersebut," ujar Kris di Jakarta, Minggu (23/6/2019).

Menurutnya, perlakuan dan layanan yang buruk kepada narapidana tentu tidak lepas dari penyiapan kompetensi petugas serta sarana pendukung layanan narapidana dan tahanan. Petugas yang tidak mendapatkan pelatihan yang memadai serta terlebih kompetensi para pimpinan Lapas dan Rutan yang tidak cukup tentu akan menjadi kerentanan terjadinya penyalahgunaan wewenang karena Lapas dan Rutan saat ini menjadi tempat dengan sekuritas tinggi semenjak maraknya peredaran narkoba dan kejahatan extraordinary lainnya. 

"Pungli menjadi isu yang menghangat dan ini tentu yang melahirkan perlakuan diskriminasi yang menyebabkan kemarahan narapidana dan tahanan," jelasnya.

Sayangnya, sambung Kris, Dirjen Pemasyarakatan yang mempunyai tugas penyelenggaraan Pemasyarakatan justru tidak memiliki wewenang dalam penyiapan petugas dan para pejabatnya. Apalagi secara kewenangan hal tersebut adalah kewenangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini diperparah lagi dengan Dirjen yang hanya berwenang melakukan pembinaan teknis.

Bahkan bisa jadi pengangkatan seorang Kalapas menjadi sangat subyektif tidak melalui penilaian prestasi dan kecakapan serta rekam jejeknya. Contohnya adalah Kalapas Pohowatu yang nyata-nyata bisa menjadi Lapas produksi sampai dengan ekspor coco fiber saat ini tidak jelas nasibnya karena telah diganti oleh orang lain dan yang bersangkutan belum mendapatkan surat penempatan atas jabatan barunya.

"Masyarakat berharap pembenahan Lapas dan Rutan dapat segera dilakukan seiring dengan pencanangan revitalisasi Pemasyarakatan. Namun kewenangann nyata untuk dapat melakukan pembinaan SDM dan alokasi anggaran dan prasarana oleh Dirjen Pemasyarakatan tidak dapat diabaikan," pungkasnya.

#Sdm   #pns   #jokowi