Terkait Dugaan Korupsi Rp12 Triliun, Wahyu Tegaskan KPU Akan Mempertanggungjawabkan Penggunaan Dana Pemilu

Safari
Terkait Dugaan Korupsi Rp12 Triliun, Wahyu Tegaskan KPU Akan Mempertanggungjawabkan Penggunaan Dana Pemilu
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan (ist)

Jakarta, HanTer - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan, semua lembaga negara yang mengunakan APBN wajib mempertanggungjawabkannya. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu baik Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) akan mempertanggungjawabkan atas penggunaan anggarannya. 

"Semua lembaga yang menggunakan APBN wajib mempertanggungjawabkannya," ujar Wahyu Setiawan kepada Harian Terbit saat dimintakan tanggapannya terkait laporan Tim Pembela Kedaulatan Rakyat (TPKR) dugaan pelanggaran anggaran Pemilu 2019 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke KPK, Sabtu (22/6/2019).

Wahyu mengaku tidak akan melakukan upaya melaporkan balik terhadap kelompok atau pihak yang menuduh KPU melakukan dugaan korupsi. Dengan alasan semua warganegara boleh melaporkan terhadap pihak - pihak yang diduga melakukan pelanggaran. "Tidak. Kan semua warganegara boleh melaporkan," tandasnya.

Wahyu juga tidak mau menduga apakah pihak-pihak yang melaporkan KPU ke KPK merupakan pesanan dari  pihak-pihak tertentu yang tidak puas atas kinerja KPU selama ini. "Saya tidak tahu," tegasnya.

Audit KPU

Sementara itu Peneliti dari Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Arifin Nur Cahyo mengatakan, adanya pelaporan terhadap KPU) ke KPK oleh TPKR meminta agar KPU segera diaudit untuk mengetahui apakah kinerjanya sudah sesuai atau tidak. "Sudah banyak permintaan yang meminta KPU harus diaudit segera," ujarnya.  

Pengamat hukum dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta Dr Ismail Rumadan mengatakan, seharusnya KPK bergerak cepat untuk mengusut tuntas dugaan korupsi di KPU yang dilaporkan oleh masyarakat. Pengusutan dugaan korupsi di tubuh KPU ini penting dan sangat mendesak untuk dilakukan segera karena seperti diketahui bahwa penyelenggaran pemilu saat ini banyak menyisakan masalah.

Menurutnya, KPK tidak boleh lamban atau bahkan terkesan membiarkan laporan dari masyarakat terkait dugaan adanya praktik korupsi di tubuh KPU tersebut. Jika KPK lamban dalam menanggapi laporan masyarakat tersebut, maka pasti muncul penilaian bahwa KPK tidak independent dan tidak meteal dalam penegakan hukum korupsi.
 
Dugaan pelanggaran anggaran Pemilu 2019 di KPU resmi dilaporkan. Pelapornya adalah Team Pembela Kedaulatan Rakyat (TPKR). Ketua Investigasi TPKR, Andrianto meminta KPK segera menindaklanjuti laporan dugaan korupsi di KPU tersebut. Sebab, katanya, dugaan penyalahgunaan anggaran untuk Pemilu tersebut mencapai belasan triliun.

"KPK harus usut tuntas jumbo korupsi di KPU 12 Triliun rupiah," ujar Andrianto, Jumat (21/6/2019).

Andrianto mengatakan pihaknya sudah menyerahkan sejumlah bukti kepada KPK untuk memperkuat adanya dugaan korupsi di KPU. Disebutkan, KPU tidak jelas dan transparan mempertanggunjawabkan penggunaan anggaran, meskipun anggaran Pemilu tersebut berasal dari APBN.

"Bahwa KPU telah menerbitkan aturan teknis tentang Penggunaan Anggaran No 302/PP.02-Kpt/02/KPU/IV/2018 termasuk didalamnya tatacara teknis pertanggungjawaban anggaran, yang dapat dikonfrontir ke salah satu pihak pelaksana yaitu Ketua KPPS, apakah mereka pernah diminta untuk mengisi dan menandatangani form-form pembiayaan sebagaimana terlampir dalam SK tersebut," katanya.

Menurut Andrianto, di LPSE.KPU dan LKPP hanya ditemukan tidak lebih dari 3 Kabupaten/Kota yang melakukan tender pengadaan alat scanner, printer dan laptop untuk kepentingan kegiatan Situng, sementara jumlah kabupaten/kota di Indonesia ada 511, lalu bagaimana pengadaan untuk dikabupaten/kota lainnya.

Dengan demikian, lanjut Andrianto, bahwa secara akumulasi data pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan Pemilu 2019 baik di LPSE.KPU dan LKPP besaran anggaran masih dikisaran angka sebesar 11 triliun rupiah, jika diawal pengajuan anggaran begitu ngotot harus dianggarkan bahkan untuk kebutuhan IT khususnya ditambah sebesar 35 milyar, selebihnya anggaran dari 15 triliun tersebut dipergunakan untuk hal apa dan dilakukan tender pengadaannya dimana dan kapan.

"Bahwa secara kualitas dan kwantitas untuk kebutuhan IT baik di LPSE maupun di LKPP, berupa software maupun hardware nilainya masih dikisaran 15 milyar rupiah, sementara dipenghujung tahun 2018 KPU mengajukan penambahan anggaran sbesar 35 milyar, pembuktian penggunaan anggaran tersebut tendernya tidak dilakukan melalui LPSE.KPU atau LKPP," tambahnya.

Menurut dia, KPK harus aktif menelusuri bukti lain dari dugaan penyalahgunaan anggaran di KPU. Sebagai lembaga penegak hukum, KPK harus berhasil mengungkap skandal di KPU, karena anggaran dana yang dipergunakan KPU berasal dari rakyat.

"Pajak-pajak yang dipungut dari honorarium PPK, PPS dan KPPS serta biaya-biaya pengadaan untuk TPS, pembuktian pembayarannya dilakukan oleh siapa? Dalam bentuk setoran pajak apa dan berjumlah berapa," katanya.

#KPU   #anggaran   #korupsi