Kejagung-Kemenpan Koordinasi Kekurangan Jaksa di Daerah

zamzam
Kejagung-Kemenpan Koordinasi Kekurangan Jaksa di Daerah

Jakarta, HanTer - Sejumlah Kejaksaan Negeri (Kejari) masih kekurangan jaksa dalam  penanganan perkara, sehingga pembukaan PPPJ Angkatan 76 yang resmi dibuka Wakil Jaksa Agung Arminsyah diharapkan dapat mengisi kekosongan yang ada.

"Memang di beberapa daerah masih kekurangan jaksa. Bahkan ada Kasi (kepala seksi-red) yang tidak punya staf," ujar Arminsyah usai membuka Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan 2019, di Badiklat Kejaksaan, Ragunan, Jumat (14/6/2019). 
 
Karena itu, Kejaksaan telah berkoordinasi dengan pihak  Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) untuk memenuhi kuota kebutuhan tersebut. Untuk tahun 2020 pihaknya telah mengajukan permohonan sebanyak 900 orang. 

“Kita sudah ajukan (permohonan) itu, kemarena kan ada penerimaan yang tertunda,” kata Armin yang juga didampingi Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Kaban Diklat) Kejaksaan RI, Untung Setia Arimuladi.


Kembangkan Potensi


Pada pidato pembukaan PPPJ itu , Arminsyah menekankan generasi muda Adhyaksa sepatutnya mengembangkan potensi dan kapasitas diri guna mampu responsif untuk bertindak proaktif, cerdas, lugas dan berintegritas dalam menjawab aspirasi, tuntutan dan harapan masyarakat.

Peningkatan potensi dan kapasitas diri itu, kata Arminsyah, tidak hanya didukung dengan kemampuan menalar, merencanakan dan kemampuan memecahkan masalah melalui kecerdasan intelektual semata, melainkan dikolaborasikan dengan kemampuan kecerdasan lainnya, yakni kecerdasan emosional, spiritual, fisikal dan sosial.

"Keterpaduan antar masing-masing kecerdasa merupakan pilar yang mengukuhkan cara berpikir, bersikap, prilaku dan bertindak yang niscaya dibutuhkan untuk membangun profil jaksa sebagaimana yang diharapkan," ujar Arminsyah.

Menurut Arminsyah, di Badiklat Kejaksaan, kawah candradimuka diperlukan kesungguhan dan komitmen untuk bersedia ditempa guna membangun dan kesadaran diri agar kedepannya dapat menjadi seorang jaksa yang konsisten menjadi kekuasaan dan kewenangan yang sebagai panggilan hidupuntuk menyempurnakan pengabdian.

"Sehingga kelak keberadaan saudara-saudara merupakan faktor penting dan signifikan dalam melakukan penegakan hukum yang baik, benar dan terpercaya," tegas Arminsyah dihadapan para peserta Diklat PPPJ yang mengikuti upacara pembukaan tersebut.

Dalam sambutannya, Arminsyah mengungkapkan, realitas obyektif menunjukkan adanya sejumlah tantangan penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana yang acapkali semakin rumit, pelik dan kompleks seiring kemajuan zaman.

"Sehingga menjadi keniscayaan manakala perjembangan jaman juga diikuti munculnya beragam modus operandi dan pola baru dalam  melakukan kejahatan," ujarnya.

Diakatan Arminsyah, kemajuan teknologi yang berlangsung begitu pesat dan cepat   dewasa ini menjadi persoalan yang perlu menjadi atensi  bersama, dimana teknologi kerapkali dimanfaatkan sebagai instrumen yang mempermudah me;akukan kejahatan.

Selanjutnya kejahatan itu tidak hanya mencakup kejahatan syber saja, melainkan telah menjadi bagian dari mata rantai yang tidak terpisahkan dan turut berkontribusi berkembangnya kejahatan sangat serius, seperti tindak pidana korupsi, peredaran narkoba, terorisme, pencucian uang dan berbagai kejahatan lainnya.

Bahkan, tindak pidana korupsi yang terjadi di berbagai tempat telah menggunakan cryptocurrency seperti bitcoin yang transaksinya sangat sulit terdeteksi sehingga mempermudah berlangsung praktik korupsi karena para pelakunya dapat merencanakan aksinya di suatu tempat dan negara.

"Untuk kemudian dapat melakukan pencucian uang dengan cara memindahkan, menyembunyikan atau menjual aset yang dikuasainya melintasi batas-batas teritorial beberapa negara," ujarnya.

#PPPJ   #Angkatan   #76