DPR: Transportasi Publik Harus Jadi Alternatif Mudik

Anu
DPR: Transportasi Publik Harus Jadi Alternatif Mudik
Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono. Foto: DPR

Jakarta, HanTer - Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengusulkan agar transportasi publik bisa jadi alternatif arus mudik. Sehingga ketersediaan transportasi publik yang layak harus jadi perhatian utama pemerintah untuk mempersiapkan mudik tahun 2020. Saran tersebut disampaikan atas banyaknya catatan pada arus mudik dan arus balik tahun 2019, seperti terbatasnya kapasitas transportasi publik massal, hingga penumpukan kendaraan pribadi di jalur Tol Trans Jawa. 

“Sebenarnya yang dikatakan Pemerintah berhasil adalah mudik dengan menggunakan kendaraan pribadi. Seharusnya Pemerintah mendorong untuk kendaraan publik atau transportasi publik massal. Sekarang ini, masyarakat kesulitan saat akan menggunakan transportasi mudik massal,” kata Bambang di sela-sela mengikuti Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Menurut politisi Partai Gerindra ini, kapasitas angkut transportasi umum sangat terbatas karena memang tidak mengalami penambahan selama empat tahun ini. Kecuali moda kereta api yang hanya mengalami kenaikan sekitar 10 persen. Tarif transportasi udara pun juga mengalami kenaikan, sehingga memicu orang untuk menggunakan kendaraan pribadi saat mudik. Hal ini membuat terjadi penumpukan kendaraan.

“Inilah yang menggunakan di jalur utara atau yang sejajar dengan jalur tol itu mengalami kepadatan, dan kepadatan yang membuat traffic jam ada yang sampai 5 jam, lebih dari 10 jam. Ini akhirnya jalan-jalan tol menjadi overload dan penggunaan jalan tol diberlakukan sistem satu arah (one way) serta contraflow,” terang Bambang.

Legislator asal daerah pemilihan Jawa Timur I ini menyarankan pemerintah untuk segera mempersiapkan mudik 2020, dalam hal ini ketersediaan transportasi publik. Misalnya dikeluarkan kebijakan anggaran untuk memperbanyak jumlah transporasi publik.