ICJR Nilai Pembatasan Medsos Langgar HAM

Safari
ICJR Nilai Pembatasan Medsos Langgar HAM
Ilustrasi

Jakarta, HanTer - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menentang pemerintah yang akan sekali lagi menerapkan pembatasan media sosial (medsos). Alasannya, pembatasan layanan medsos bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM) untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta kebebasan berekspresi. Oleh karena itu pembatasan medsos tidak perlu diterapkan kembali.

"Pembatasan yang dilakukan terhadap media sosial telah menghambat masyarakat untuk memperoleh informasi publik," ujar Direktur Eksekutif ICJR, Anggara di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Menurut Anggara, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi telah dilindungi dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Anggara mengakui, kebebasan berekspresi memang dapat dibatasi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005. Namun pembatasan tersebut harus diuji validitasnya melalui uji tiga rangkai yakni harus secara jelas diatur dalam peraturan. Selain itu pembatasan juga harus dilakukan untuk melindungi hak dan reputasi orang lain, keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan atau moral publik.

"Pembatasan juga harus dengan cara seminimal mungkin dan proporsional," tegasnya.

Anggara menilai, pembatasan layanan media sosial melalui pencekikan akses internet (internet throttling) untuk membatasi berita hoaks merupakan tindakan yang berlebihan dan dapat merugikan kepentingan masyarakat lainnya, seperti berkomunikasi dan bekerja. Pembatasan akses terhadap media sosial tanpa pemberitahuan sebelumnya juga tidak tepat. Walaupun Pasal 4 ICCPR memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan hak asasi manusia ketika negara dalam keadaan darurat.

"Pasal 4 ICCPR mensyaratkan ada dua kondisi mendasar harus dipenuhi untuk dapat membatasi hak asasi manusia. Pertama, situasinya harus berupa keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa. Kedua, Presiden harus penetapan secara resmi bahwa negara dalam keadaan darurat melalui Keputusan Presiden," paparnya.

Peneliti ICJR, Ari Pramuditya juga mengatakan, sebelum pembatasan medsos diberlakukan maka pemerintah harusnya benar-benar mengkaji batas-batasannya yang jelas dan sesuai dengan ketentuan agar tidak membuka peluang terjadinya kerugian hak dan kepentingan masyarakat. Apabila ada suatu keadaan darurat yang menyebabkan pembatasan terhadap HAM maka Presiden harus membuat penetapan secara resmi bahwa negara dalam keadaan darurat melalui Keputusan Presiden.

"Apabila suatu keadaan tidak termasuk keadaan darurat namun pemerintah merasa perlu untuk menetapkan suatu kejadian tertentu yang menyebabkan pembatasan HAM, maka harus diumumkan oleh pejabat hukum tertinggi di Indonesia, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah merupakan kebijakan hukum dan bukan kebijakan politis," paparnya.

Saat menggelar halal bihalal di kantornya, Rabu (12/6/2019) kemarin, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan pihaknya belum dapat memastikan pembatasan akses media sosial jelang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2019 yang akan berlangsung pada 14 hingga 28 Juni mendatang. "Belum tahu saya, memang mau?" ujar Rudiantara.

Berdasarkan laporan dari Kemenkominfo, sepanjang pembatasan media sosial yang berlangsung dua hari yakni 21-22 Mei 2019, telah ditemukan sekitar 600 hingga 700 url baru setiap harinya yang menyebarkan konten negatif. Kala itu pembatasan akses tidak hanya berlaku untuk media sosial, termasuk pula pada platform pesan instan WhatsApp. Saat itu pengguna WhatsApp tidak bisa mengirim pesan gambar dan video.