Anies: Proyek Reklamasi Sudah Dihentikan

Sammy
Anies: Proyek Reklamasi Sudah Dihentikan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Jakarta, HanTer - "Dikeluarkan atau tidak IMB, kegiatan reklamasi telah dihentikan. Jadi, IMB dan reklamasi adalah dua hal yang berbeda," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Hal tersebut tentunya menegaskan perbedaan kedua makna yang kerap ramai di jagat publik saat ini.

Anies dengan tegas mengungkapkan telah menghentikan proyek pembangunan di Pulau Reklamasi. Sementara, terkait izin mendirikan bangunan (IMB) yang terbit dan ramai di publik belakangan ini, berbeda dengan kebijakannya terkait penghentian Pulau Reklamasi.

Anies mengatakan, sejak awal Pemprov DKI Jakarta telah berusaha meluruskan penyimpangan yang ada di Pulau Reklamasi. Pihak swasta, lanjut dia, hanya berhak atas 35 persen lahan hasil reklamasi.

"Sejak kita bertugas di Pemprov DKI Jakarta kita luruskan semua itu sesuai dengan aturan hukumnya. Seluruh daratan itu adalah milik Pemprov DKI dan swasta hanya berhak menggunakan 35 persen lahan hasil reklamasi, sesuai dengan ketentuan yang ada," ungkap Anies.

Ia mengaku, harus mematuhi produk hukum sebelumnya, yaitu Peraturan Gubernur No.206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK). Kata Anies, pergub tersebut merupakqn turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

"Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2005 Pasal 18 ayat 3. Kawasan yang belum memiliki RTRW dan RDTR. Pemerintah Daerah dapat memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung pada daerah tersebut untuk jangka waktu sementara," tuturnya.

Akan Cari Tahu

Wakil Ketua DPRD Jakarta, M Taufik, mengatakan, terkait pulau reklamasi ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yakni, terkait IMB dan Perda.

Taufik sekaligus menegaskan, prihal IMB dan Perda tersebut adalah dua hal yang berbeda. "IMB itu kan ketentuanya kalau melanggar maka ada mekanisme denda yang harus dibayar," ujar Taufik di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Sementara terkait ratusan bangunan di pulau reklamasi yang sudah diberikan IMB, ia mengaku belum mengetahui hal itu.

"Saya belum tau. Saya baru denger. Setahu saya mekanisme IMB itu kan harus sesuai ketentuan yang ada kemudian bila dia melanggar ada denda. Kami akan cari tahu," jawab Taufik.

Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta ini mengatakan, seharusnya IMB diberikan ketika perda yang mengatur kawasan zonasi rampung.