Ketua MK: Kami Tidak Takut Kepada Siapapun

Sidang Sengketa Pilpres Tanpa Aksi Massa, Prabowo dan Jokowi Tidak Hadir

Safari/Danial
Sidang Sengketa Pilpres Tanpa Aksi Massa, Prabowo dan Jokowi Tidak Hadir
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membuka sidang perdana permohonan perselisihan pemilihan umum (PHPU) Presiden tahun 2019 atau sengketa Pilpres 2019, Jumat (14/6).

Jakarta, HanTer— Tepat pukul 09.00 WIB,  Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membuka sidang perdana permohonan perselisihan pemilihan umum (PHPU) Presiden tahun 2019 atau sengketa Pilpres 2019, Jumat (14/6).

Capres dan cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subinto-Sandiaga Uno tidak hadir di arena persidangan. Sementara itu, berdasarkan pantauan, tidak ada aksi massa sekitar Gedung MK. Aksi massa yang dihadiri ribuan orang hanya digelar di sekitar kawasan patung kuda di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Tidak Takut

Dalam pembukaan sidang, Anwar Usman mengingatkan semua pihak bahwa sidang sengketa Pilpres yang digelar atas permohonan Prabowo-Sandi disaksikan Allah SWT.

"Sidang disaksikan Allah SWT untuk itu kami seperti yang pernah kami sampaikan bahwa kami tidak tunduk kepada siapapun. Kami tidak takut kepada siapapun," kata Anwar di Gedung Mahkamah Konstitusi.

Dia juga mengingatkan, dirinya dan delapan orang hakim MK lainnya akan mengadili sidang ini secara adil dan konstitusional.

Ia mengakui bahwa hakim MK diangkat oleh presiden, DPR, dan MA. Namun mereka akan memimpin sidang dengan independen. "Sejak sumpah, kami independen. Kami merdeka, tidak bisa dipengaruhi siapapun dan hanya takut kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa," tuturnya.

Agenda sidang hari ini pemeriksaan terhadap kejelasan dari pemohon yang diajukan pasangan nomor urut 01 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Agenda sidang perdana ini pemeriksaan pendahuluan.

Dalam kesempatan tersebut, MK juga mengundang pihak termohon yaitu KPU dan pihak terkait seperti Bawaslu dan kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk hadir dalam sidang perdana tersebut.

Sidang tersebut sebagai tindak lanjut dari didaftarkannya gugatan peselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke MK oleh kubu Prabowo-Sandi pada Jumat tengah malam, 24 Mei 2019 lalu.

Prabowo Tak Hadir

Capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tampak tidak menghadiri siding perdana ini. "Setelah dipertimbangkan oleh kuasa hukum agar kuasa hukum lebih fokus terhadap gugatan tim Prabowo-Sandi. Pak Prabowo tidak hadir," kata Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dahnil mengatakan keputusan Prabowo dan Sandiaga tidak hadir di MK untuk menghindari berkumpulnya massa di MK. Imbauan agar massa tidak hadir di MK juga sudah dikatakan Prabowo dan Sandiaga.

Sementara ring keempat atau terakhir yakni berupa pengamanan aparat di luar gedung, termasuk juga di dalamnya ada rekayasa lalu lintas.

48 Ribu Personel

Total personel gabungan TNI/Polri yang akan dikerahkan untuk mengamankan sidang MK sebanyak 48 ribu personel termasuk personel Pemprov DKI Jakarta baik petugas kesehatan maupun pemadam kebakaran.

Berdasarkan pantauan Harian Terbit gedung MK dijaga ketat. Jalan Medan Merdeka Barat, baik dari arah Harmoni maupun Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, telah steril dari kendaraan jelang sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk Pemilihan Presiden 2019 yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat sekitar pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah polisi telah bersiaga di depan Patung Kuda Arjuna Wijaya. Pembatas jalan berwarna oranye juga dibentangkan di kedua sisi jalan Medan Merdeka Barat.

Kendaraan dari arah Medan Merdeka Selatan ataupun Jalan MH Thamrin yang ingin menuju ke arah Jalan Medan Merdeka Barat, diarahkan melalui Jalan Budi Kemuliaan, dilanjutkan ke arah Jalan Abdul Muis. Begitu pula kendaraan dari arah Harmoni, dialihkan menuju Jalan Suryopranoto.

Adapun pegawai yang bekerja di sekitar kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, diperkenankan untuk melintas dengan berjalan kaki.

Sementara itu penjagaan di sekitar Gedung MK juga telah diperketat. Pembatas beton dan kawat berduri dibentangkan di depan Museum Nasional dan di Jalan Majapahit. Sejumlah personil kepolisian dan TNI serta beberapa kendaraan taktis juga nampak bersiaga.

Pembatas beton dan kawat berduri juga ditempatkan di depan Gedung MK, dengan penjagaan dari sejumlah personel kepolisian.

Total personel gabungan TNI/Polri yang akan dikerahkan untuk mengamankan sidang MK sebanyak 48 ribu personel termasuk personel Pemprov DKI Jakarta baik petugas kesehatan maupun pemadam kebakaran.

Dalam sidang perdana PHPU yang digelar hari ini, majelis hakim MK akan mendengarkan pokok permohonan pemohon, dalam hal ini kubu Calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo-Sandiaga, yang diwakili tim hukumnya.

Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi dipimpin oleh mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjajanto dan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.

Peluru Tajam

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono memastikan anggota Polri tidak membawa peluru tajam dalam pengamanan sidang Mahkamah Konstitusi.

"Dalam setiap pengamanan tidak bawa peluru tajam," kata Argo melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis malam.

Argo Yuwono mengatakan, strategi pengamanan sidang yang akan berlangsung di MK sudah diterapkan sejak beberapa hari lalu.

"Untuk hari ini lebih ketat lagi sejak semalam ya, misalnya pengalihan arus mulai tadi malam. Beberapa titik dekat kawasan MK," ujar Argo kepada Harian Terbit di Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Argo menjelaskan, pihaknya juga di back up dari TNI, Kodam Jaya baik di dalam gedung dan luar gedung MK.