TKN Siapkan 33 Advokat, BPN Boyong Saksi Dari Daerah

Sammy
TKN Siapkan 33 Advokat, BPN Boyong Saksi Dari Daerah
Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Fadli Zon

Jakarta, HanTer - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi telah menyiapkan saksi dari beberapa daerah untuk dihadirkan dalam sidang sengketa hasil Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). BPN juga menyiapkan saksi ahli untuk dihadirkan dalam sidang di MK tersebut.

"Seharusnya sudah disiapkan saksi ahli, termasuk saksi dari beberapa daerah," kata Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Fadli Zon, di Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Fadli mengatakan, salah satu persiapan BPN menghadapi sidang perdana adalah perbaikan berkas gugatan yang disampaikan Bambang Widjojanto sebagai Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi.

Dia mengatakan, Tim Hukum BPN sudah mengungkapkan dari awal pendaftaran capres dan cawapres hingga saat ini, cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin masih terdaftar sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada dua bank milik pemerintah, yakni PT BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri.

Untuk diketahui, MK akan menggelar sidang perdana terkait permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang telah didaftarkan kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Sandi pada Jumat (14/6/2019). Agenda dalam sidang perdana nanti adalah mendengarkan pokok permohonan dari pemohon dalam hal ini kubu Prabowo-Sandi.

MK juga mengundang pihak termohon yaitu KPU dan pihak terkait seperti Bawaslu dan kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk hadir dalam sidang perdana tersebut.

33 Advokat

Sementara itu, pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf memberikan kuasa khusus kepada 33 advokat untuk menjalani proses gugatan perselisihan hasil pemilu sebagai pihak terkait di MK. Ke-33 nama advokat itu telah didaftarkan Direktorat Hukum dan Advokasi TKN ke MK, Selasa hari ini.

"Kami sudah mendaftarkan ke MK 33 nama kuasa hukum ke MK," kata Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan di Jakarta, Selasa.

Irfan mengatakan 33 kuasa hukum itu terdiri dari empat unsur yakni TKN, partai politik pendukung, lembaga hukum Yusril Ihza Mahendra, serta advokat profesional.