Pansel: Pimpinan KPK Tanpa Unsur Kejaksaan Melanggar UU

zamzam
 Pansel:  Pimpinan  KPK Tanpa Unsur Kejaksaan Melanggar UU

Jakarta, HanTer - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa unsur Kejaksaan bisa oleng dalam menjalankan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Sebab, hanya jaksa yang memiliki kemampuan dalam bidang penuntutan perkara pidana.

Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Jaksa Agung HM Prasetyo sepakat adanya unsur Kejaksaan sebagai salah satu komisioner KPK.

"Sesuai ketentuan undang-undang pimpinan KPK itu harus ada dari unsur masyarakat dan pemerintah. Nah, dari pemerintah itu ya dari kepolisian dan kejaksaan. Kalau tidak malah kami melanggar ketentuan itu," ujar Ketua Pansel KPK Yenti Garnasihusai usai bertemu Jaksa Agung Prasetyo di Kejaksaan Agung, Rabu (12/6/2019).

Yenti Garnasih bersama 8 anggota Pansel KPK lainnya bertemu dengan Jaksa Agung HM Prasetyo dan jajarannya. Dalam pertemuan itu dibahas mengenai bakal calon pimpinan KPK yang diusung dari instansi Kejaksaan.

"Bagi kejaksaan ini (mengusulkan nama capim KPK-red) merupakan kepercayaan. Dan kami akan mengusulan figur-figur terbaik untuk mengikuti seleksi capim KPK," ujar Jaksa Agung Prasetyo.

Jaksa Agung sendiri belum bersedia mengungkapkan siapa saja jaksa-jaksa yang akan mengikuti seleksi capim KPK.

"Pelan-pelanlah. Rupanya diam-diam bu Yenti sudah punya nama-nama juga, sudah mensounding nama-nama jaksa," kata Prasetyo.

Menurut Jaksa Agung, dalam pertemuan dengan Pansel KPK juga dibahas sejumlah kriteria calon Komisioner KPK seperti kapabilitas, integritas, kredibilitas dan keberanian.

“Itu semua akan ditracking,” katanya.

Yenti Garnasih menyatakan pihaknya  akan mengumumkan kepada masyarakat seleksi  calon pimpinan atau Komisioner KPK.

“Di samping itu, kami juga akan menghubungi pihak-pihak yang kami anggap potensial,” kata Ahli Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu.

Yenti menambahkan, Pansel KPK mulai melakukan seleksi pada 17 Juni hingga 4 Juli mendatang.

Seleksi itu sendiri menyangkut seleksi administrasi yang antara lain meliputi bahwa setidaknya calon pimpinan itu sudah berpengalaman minimal 15 tahun di bidang hukum dan ekonomi.

Setelah itu tes multiple choice pembuatan paper, assesment dan kesehatan.

“Di samping itu, kami juga meminta masukan dari masyarakat tentang profil calon pimpinan KPK ini,” ujar Harkristuti Harkrisnowo, Anggota Pansel KPK lainnya.