Ma'ruf Tekankan Dirinya Bukan Karyawan BUMN

Sammy
Ma'ruf Tekankan Dirinya Bukan Karyawan BUMN
KH Ma'ruf Amin

Jakarta, HanTer— Cawapres RI nomor urut 01 Ma'ruf Amin menekankan dirinya bukan merupakan seorang karyawan di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Bukan (karyawan BUMN)," kata Ma'ruf di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi dalam tambahan materi gugatan ke Mahkamah Konstitusi mempersoalkan posisi Ma'ruf sebagai Dewan Pengawas Syariah di Perusahaan BUMN.

Ma'ruf membenarkan bahwa dirinya Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. Namun dia menegaskan dirinya bukan karyawan dan kedua bank itu bukan perusahaan BUMN melainkan anak perusahaan BUMN.

"Dewan Pengawas Syariah itu kan bukan karyawan. Dan itu bukan BUMN juga, anak perusahaan," ujar dia, seperti dilansir Antara.

Ma'ruf pribadi menyatakan telah menyerahkan ihwal gugatan itu kepada tim hukum Tim Kampanye Nasional.

Baca UU BUMN

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Bidang Hukum Arsul Sani meminta Tim Hukum Pasangan calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk membaca dulu secara benar UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dikaitkan dengan Pasal 227 huruf P UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebelum mempersoalkan status KH Ma'ruf Amin.

Hal ini diungkapkan Arsul Sani menanggapi salah satu poin perbaikan permohonan sengketa Pilpres yang diajukan pihak Prabowo-Sandiaga di MK, dimana mempersoalkan kedudukan KH Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah (DSP) Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah.

Arsul dalam siaran persnya, Selasa, mengatakan berdasarkan Pasal 227 huruf P UU Pemilu, seorang calon presiden atau wakil presiden itu membuat surat pernyataan pengunduran diri kalau ia adalah karyawan atau pejabat dari badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD).

Arsul melanjutkan Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah seperti Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah bukan karyawan, atau direksi atau komisaris yang merupakan pejabat badan usaha berbentuk perseroan terbatas.

"Jadi apa yang didalilkan sebagai tambahan materi baru oleh Tim Kuasa Hukum Pasangan calon 02 itu adalah hal yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada pemahaman yamg benar atas isi aturan UU terkait," kata Arsul Sani.