BPN Beberkan Lima Bentuk Kecurangan Paslon 01

Status Cawapres Ma’ruf Amin di Mandiri dan BNI Syariah Dipersoalkan

Safari/Sammy
Status Cawapres Ma’ruf Amin di Mandiri dan BNI Syariah Dipersoalkan
KH Ma'ruf Amin

Jakarta, HanTer - Tim Kuasa Hukum pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyampaikan lima bentuk kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu, tim kuasa hukum paslon nomor urut 02 yang dipimpin Bambang Widjojanto Bambang juga menjelaskan,  dalam perbaikan berkas itu pihaknya membawa bukti yang menghebohkan, yakni paslon Capres dan Cawapres nomor urut 01 yakni Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dapat didiskualifikasi lantaran telah melanggar peraturan yang ada.

Sebab, lanjut Bambang, dari awal pendaftaran Capres dan Cawapres hingga saat ini, Cawapres nomor urut 01 yakni Ma'ruf Amin masih terdaftar sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada dua Bank Milik pemerintah, yakni PT BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri.

"Pasal 227 huruf p UU nomor 7 tahun 2017 menyatakan, seorang calon atau bakal calon dia harus menandatangani satu informasi atau keterangan, di mana dia tidak boleh lagi menjabat satu jabatan tertentu ketika dia sudah sah mencalonkan. Nah, menurut informasi yg kami miliki, pak calon wakil presiden (Ma'ruf Amin), dalam laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah, namanya masih ada, dan itu berarti melanggar pasal 227 huruf p," ungkapnya.

"Karena seseorang yang menjadi calon presiden atau wakil presiden harus berhenti sebagai karyawan atau pejabat dari BUMN. Kami cek itu berulang kali dan kami memastikan dan meyakini kalau itu yang terjadi ada pelanggaran yang sangat serius," tuturnya menambahkan.

Bukti Pendukung

Bambang mengatakan, perbaikan permohonan mengandung sejumlah argumentasi utama serta bukti-bukti pendukung diantaranya video, dokumen surat termasuk diantaranya form C1, dan bukti pendukung lainnya.

Kecurangan

Lebih jauh Bambang menambahkan, argumentasi hukum yang diajukan adalah kualitatif dan kuantitatif. Dalam argumen kualitatif, tim kuasa hukum mendalilkan paslon 01 Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin melakukan kecurangan pemilu (electoral fraud) bersifat TSM yaitu penyalah gunaan kekuasaan (abuse of power) dan penyalah gunaan sumber daya dan sumber dana negara (misuse of state resources).

"Dengan menggunakan posisinya sebagai presiden petahana, Paslon 01 menggunakan semua resourses. Sepintas tampak biasa dilakukan berdasarkan hukum sehingga terkesan absah, akan tetapi bila dikaji lebih dalam terlihat tujuannya adalah mempengaruhi pemilih memenangkan Pilpres 2019," kata Bambang.

Bambang merinci terdapat lima bentuk kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 01, yakni Penyalahgunaaan APBN dan Program Kerja Pemerintah, Penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN, Ketidaknetralan Aparatur Negara, Pembatasan Kebebasan Media dan Pers, serta Diskriminasi Perlakukan dan Penyalahgunaan Penegakan Hukum.

"Kecurangan TSM adalah pelanggaran yang sangat prinsipil dan mendasar atas amanah pemilu jurdil sebagaimana diamanahkan berdasarkan pasal 22E ayat1 UUD 1945," tuturnya.

Kejanggalan

Pengamat Universitas Pancasila Umar Halim, berharap agar Mahkamah Konstitusi dapat menerima gugatan sengketa pemilihan presiden yang diajukan Tim Prabowo Sandi. Halim mengatakan, penerimaan gugatan Prabowo Sandi di MK bukan karena keberpihakan pada paslon 02 tersebut. Melainkan, demi terungkapnya misteri kejanggalan yang terjadi selama penyelenggaraan pilpres 2019 ini.

"Sekali lagi saya sampaikan, ini bukan tentang 01 atau 02. Namun ini tentang banyaknya dugaan kecurangan yang menjadi misteri dan harus terungkap. Satu-satunya jalan adalah MK," ujar Halim di Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Dirinya menegaskan, saat ini begitu banyak praduga dan opini yang terbentuk di masyarakat. Menurutnya ini sangat tidak baik bagi perkembangan demokrasi bangsa, karena bermuara pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

"Sekarang kita ingin membuktikan. Jika kemenangan ini bersih ayo kita rayakan bersama, semua pihak bersatu, tidak ada lagi kubu-kubuan, semua legowo. Namun jika ternyata ada kecurangan, maka tidak boleh didiamkan. Kita tidak boleh berbangsa diatas kemunafikan. Dan semua ini harus dibuktikan," ujar Dosen Fisip ini.

Sementara terkait dugaan kecurangan apa yang paling membuat masyarakat penasaran, Halim mengatakan, semua misteri kejanggalan harus diungkap tanpa memandang besar atau kecilnya fenomena yang terjadi.

Diketahui sebelumnya, Tim Kuasa Hukum Prabowo Sandi mengajukan gugatan sengketa pilpres 2019 ke MK setelah diumumkannya hasil pemilihan dengan kemenangan bagi paslon 01.

Tim Kuasa Hukum juga telah menyambangi kantor Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperbaiki berkas permohonan sengketa perkara hasil Pilpres 2019. Dalam perbaikan berkas tersebut, disertai pula argumentasi utama serta bukti-bukti pendukung adanya kecurangan di Pilpres 2019.

Preseden Buruk

Sementara itu, Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi mengatakan, jika benar status cawapres 01 Maruf Amin menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) di dua bank BUMN yakni BNI Syariah dan Mandiri Syariah maka yang dilakukan Maruf Amin jelas pelanggaran UU sehingga Maruf Amin terancam didiskualifikasi sebagai cawapres. Karena bagaimana mau menjadi pemimpin jika syarat untuk taat UU saat cawapres saja tidak sesuai UU.

"Pelanggaran UU itu harus tegas diproses tanpa kompromi. Sikap tegas sekaligus memberi pelajaran bagi calon pemimpin dan pemimpin untuk selalu taat dan tunduk pada UU dan aturan yang berlaku. Bagaimana nasib negeri ini jika pemimpin atau calon pemimpin tidak taat pada UU," tegas Muslim Arbi kepada Harian Terbit, Rabu (12/6/2019).

Muslim menilai, jika tidak taat pada UU terkait posisinya di 2 bank BUMN tersebut maka status Maruf Amin akan menjadi preseden buruk bagi calon pemimpin nasional dan juga bagi calon kepala daerah yang akan datang. Oleh karena itu penyelenggara pemilu wajib tegakkan UU dan dikuslifikasi Maruf Amin karena melakukan pelanggaran UU.

'Syarat formil itu wajib dipenuhi. Karena itu amanat UU Pemilu. Jika KPU loloskan sebagai cawapres sedangkan KH Maruf Amin masih dalam posisi di dua bank itu maka KPU juga melanggar UU," tegasnya.