Tiga Hari Jelang Sidang Sengketa Pilpres

Sembilan Hakim MK Dapat Pengawalan Ketat

Sammy/Danial
 Sembilan Hakim MK Dapat Pengawalan Ketat
Mahkamah Konstitusi

Jakarta, HanTer - Tiga Hari menuju sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), sembilan hakim MK mendapat pengawalan ketat. Pengamanan para hakim itu ditingkatkan dari biasanyanya, antara lain berupa patroli di rumah tinggal.

"Kami memang menambahkan pengamanan untuk para hakim konstitusi menjelang sidang pendahuluan hasil sengketa Pemilu 2019," kata Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah di Gedung MK Jakarta, Senin (10/6/2019).

Guntur mengatakan pengamanan standar harian untuk tiap-tiap hakim konstitusi berupa dua personel satuan ADC (aide-de-camp) dan seorang polisi patroli dan pengawal (patwal).

"Namun kali ini kami tambahkan berupa patroli di kediaman masing-masing hakim, serta di rumah tinggal hakim konstitusi di daerah," ujar Guntur.

Keamanan tersebut dikatakan Guntur sudah ditingkatkan sejak akhir Mei 2019 dan akan selesai pada Jumat (9/8).

Sementara itu untuk keamanan di lingkungan gedung MK, Guntur mengatakan MK telah bekerja sama dengan pihak kepolisian. "Terdapat tiga shift pengamanan dari kepolisian, masing-masing shift terdiri dari 30 orang anggota polisi dan polisi wanita," ujar Guntur.

Lebih lanjut Guntur menjelaskan untuk pengamanan menjelang sidang pendahuluan sengketa hasil Pemilu Presiden, MK akan meningkatkan pengamanan di sekitar gedung MK.

"Namun berapa jumlah personel anggota kepolisian yang akan ditambahkan saya tidak tahu, karena itu merupakan kewenangan Kepolisian RI yang lebih mengetahui proyeksi atau kondisi di lapangan," pungkas Guntur.

Netral

Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menegaskan para hakim MK akan netral dalam menghadapi sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk calon presiden dan wakil presiden alias Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Sidang perdana PHPU akan digelar Jumat (14/6/2019) lusa. Anwar menegaskan independensi MK merupakan hal yang wajib hukumnya.

"Siapapun yang mau intervensi, baik secara moril dan sebagainya, itu tidak akan ada artinya bagi kami," kata Anwar di Gedung MK, Jakarta, Senin (10/6/2019).

Anwar mengatakan MK hanya tunduk pada konstitusi dan hanya takut kepada Allah SWT. Meski begitu, ia menegaskan MK tetap terbuka menerima kritikan.

Anwar mengaku, saat ini MK sedang mendapat sorotan tajam pasca kubu pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, mengajukan gugatan hasil pilpres. Oleh karenanya MK kerap mendapat berbagai tudingan miring di media sosial. Namun ia mengaku tak terlalu khawatir dengan hal tersebut.

"Bagi kami, kritikan itu, masukan. Itu obat bagi kami semua. Untuk para hakim, untuk pak sekjen dan stafnya, panitera dan seluruh perangkat pengadilan," tegasnya.

Ribuan Personil

Sementara itu Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, guna mengamankan jalannya sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, pihaknya sudah menyiapkan ribuan personil polisi.

"Itu (jumlah personil) teknis ya, saya tidak bisa menyebutkan detail jumlahnya, yang pasti ribuan personil polisi kami terjunkan," ujar Argo kepada Harian Terbit di Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Saat ditanyakan apakah polisi juga akan menyiapkan armada water cannon, Argo memastikan meriam air bakal ikut disiapkan untuk mengamankan sidang perdana yang akan berlangsung di gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

"Termasuk mengamankan hakim-hakim, masyarakat dan obyek vital lainnya. Untuk jumlah (armada) water cannon, nanti kita lihat saja di lapangan," pungkas Argo.

MK akan menggelar sidang perdana terkait permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang telah didaftarkan kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Jumat 14 Juni 2019 mendatang.

Sebelumnya, MK akan terlebih dahulu mencatat permohonan sengketa PHPU dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BPRK) pada Selasa 11 Juni 2019.